Sorotmalut — Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pimpinan OPD, Senin (5/2/2024).
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat BP3D itu juga melibatkan para Camat dan Ketua TP PKK Halbar Meri Popala.
Tiga agenda yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut adalah evaluasi percepatan program penurunan stunting tahun anggatan 2023 dan persiapan pelaksanaan program stunting 2024, persiapan pelaksanaan Musrenbang, serta verifikasi dan faliditas data warga yang tergolong kemiskinan ekstrim.
Kepala BP3D Halbar Julius Marau, pada sorotmalut.com menjelaskan, untuk stunting ada beberapa hal yang dievaluasi diantaranya soal program kegiatan yang belum terinput dalam aplikasi master ansit yang dimiliki Kemendagri RI dan BKKBN. Untuk menginput atau menginformasikan seluruh program dilaksanakan pada kabupaten/kota yang berkaitan dengan penanganan stunting.
“Itu yang salah satu evaluasi dan kita belum optimal untuk memberikan informasi, karena ada program – program stunting yang tidak terpublikasi ke master ansit, kemudian belum optimalnya organisasi TPPS baik kabupaten, kecamatan maupum desa, itu perlu dioptimalkan fungsi,”ungkapnya.
Julius mengatakan, bahwa pelaksanaan Musrenbang itu yang dipersiapkan adalah jadwal pelaksanaan dan telah diinformasikan bahwa akan dilaksanakan setalah Pileg dan Pilpres, kemudian ada program – program kegiatan hasil Musrenbang Desa itu dikonfrontir dengan Renja OPD 2025.
“Kemudian untuk verifikasi dan validasi data itu diserahkan langsung ke Dukcapil, Dinas Pertanian dan Sosial yang mengurus tentang hal – hal yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim,”tandasnya.
“Saya berharap kepada semua pimpinan OPD yang terkait, baik penanganan stunting maupun pelaksanaan Musrenbang dan validitas data agar bisa secepatnya merespon apa yang diputuskan di rapat,”pungkas Mantan Plh Sekda itu.
