BUTON RAYA POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Utara (Butur) Muhammad Hardhy Muslim, bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhamad Abdurrohman Sholih, menandatangani Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Butur dengan BPJS Ketenagakerjaan, di Aula Bappeda (Rabu, 31 Januari 2024).
Penandatanganan dilakukan dalam acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disaksikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Baubau Bobbi Harun, serta Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Butur, Abdul Syukur, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Moh. Amaluddin Mokhram.
Muhammad Hardhy Muslim mengatakan, pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini merupakan amanat yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memastikan seluruh pekerja di wilayahnya dapat terlindungi melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjan.
“Apabila terjadi risiko sosial ekonomi akibat dari pekerjaan yang dilakukan berupa kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan lain sebagainya, maka pemerintah hadir memastikan perlindungan terhadap rakyatnya. Hal ini juga sesuai dengan visi Kabupaten Buton Utara yaitu menjadikan Buton Utara yang Maju, Adil dan Sejahtera,” jelas Hardhy Muslim.
Menurutnya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Buton Utara, termasuk di dalamnya memberikan fasilitas untuk peningkatan kepesertaan tenaga kerja sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Hardhy Muslim dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian kepada empat orang Ahli Waris, yang masing-masing memperoleh santunan sebesar Rp42.000.000. (*)
