(miglobalpos.com) Pesawaran :Dugaan praktik pengadaan seragam sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mencuat di SMP Negeri 4 Way Urang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Sejumlah wali murid mengaku merasa terbebani karena diwajibkan menebus paket seragam yang disediakan melalui sekolah dengan harga mencapai Rp1.250.000 untuk siswa laki-laki dan Rp1.350.000 untuk siswa perempuan.
Berdasarkan keterangan beberapa wali murid, kebijakan tersebut bukan baru terjadi pada tahun ajaran ini. Praktik pembelian seragam melalui sekolah disebut telah berlangsung selama beberapa tahun dengan nilai yang terus mengalami kenaikan dengan jumlah keseluruhan siswa 230 siswa yang diduga diwajibkan.
“Bukan sekali ini saja. Dari dulu sudah seperti itu dari sekolah,” ujar salah seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, harga paket seragam yang ditetapkan sekolah jauh lebih tinggi dibandingkan apabila orang tua membeli sendiri di pasaran. Ia memperkirakan empat jenis seragam sekolah dapat diperoleh dengan harga sekitar Rp700.000, jauh di bawah harga paket yang ditawarkan melalui sekolah.
“Kalau beli di luar, empat seragam itu sekitar Rp700 ribuan, tidak sampai seperti harga dari sekolah,” tambahnya.
Perbedaan harga tersebut dinilai cukup signifikan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga, terutama bagi orang tua yang memiliki lebih dari satu anak yang bersekolah.
Sejumlah wali murid mengaku sebenarnya ingin menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Namun, mereka memilih diam karena khawatir akan berdampak terhadap kenyamanan maupun proses pendidikan anak-anak mereka di sekolah.
Diduga Bertentangan dengan Aturan
Atas adanya tindakan Sekolah SMPN 4 Way Urang diduga Aturan Permendikbud dan Surat Edaran Gubernur Tidak Dianggap Penting Diterapkan di SMPN 4 tersebut terungkap bukti kwitanis pembelian dan daftar nama-nama siswa beredar dari kwitansi tersebut bahwa sekolah diduga terkesan memaksa untuk membeli dari sekolah.Praktik pengadaan seragam melalui sekolah menjadi sorotan karena pemerintah telah mengatur bahwa sekolah negeri tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli seragam dari penyedia tertentu yang ditunjuk sekolah.
Ketentuan tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Pasal 12, yang menegaskan bahwa:
Pemerintah daerah, sekolah, maupun komite sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua atau peserta didik membeli pakaian seragam baru pada setiap kenaikan kelas atau penerimaan peserta didik baru.
Pengadaan pakaian seragam menjadi kewenangan orang tua atau wali peserta didik sehingga mereka memiliki kebebasan menentukan tempat pembelian.
Selain itu, di Provinsi Lampung juga telah diterbitkan Surat Edaran Gubernur Lampung yang menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menentukan tempat pembelian seragam maupun memaksa orang tua membeli seragam melalui sekolah, sebagai upaya mencegah praktik yang membebani masyarakat.
Namun, di SMPN 4 Way Urang, aturan tersebut diduga tidak dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan pengadaan seragam, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid terkait komitmen sekolah dalam menjalankan regulasi yang berlaku.
Apabila benar terdapat kewajiban pembelian seragam melalui sekolah atau pihak tertentu, maka kebijakan tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan semangat regulasi yang bertujuan melindungi hak orang tua serta mencegah beban ekonomi berlebih.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan seragam di SMP Negeri 4 Way Urang.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan tidak adanya unsur pemaksaan maupun praktik yang dapat membebani orang tua peserta didik.
Selain itu, masyarakat juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan seragam di sekolah-sekolah negeri agar kebijakan pendidikan tetap berpihak kepada kepentingan peserta didik dan tidak menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga.Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMP Negeri 4 Way Urang maupun pengurus Komite Sekolah belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan
