Miglobalpos.com – Guru honorer di bawah Kementerian Agama tidak terdampak kenaikan gaji.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN, pada Puncak Hari Guru Nasional 2024, Kamis (28/11/2024) di Jakarta International Velodrom, Rawamangun, Jakarta Timur.
Kenaikan gaji tersebut digadang bakal diterapkan di tahun 2025, berupa tunjangan dana kesejahteraan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.
Meski demikian, ada golongan guru yang masih gigit jari karena tidak terkena dampak kenaikan gaji, dan sampai saat ini mereka masih berharap kinerjanya diapresiasi lebih baik sebagai tenaga pendidik.
Febriyanto Iskandar selaku guru honorer di Lampung Tengah mengatakan, kenaikan gaji tersebut tidak berpengaruh kepada dia dan guru honorer lain yang mengajar di sekolah swasta.
Selain itu, guru honorer di sekolah lainnya yang bukan menginduk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), seperti sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) tidak terdampak kenaikan gaji.
“Jangankan naik gaji, kami di sekolah swasta sangat susah untuk mendapat panggilan Pendidikan Profesi Guru (PPG), untuk daftar PPPK saja tidak bisa karena data kami tidak masuk di BKN,” kata Febri.
Febri mengatakan, kenaikan gaji guru non ASN atau honorer yang diberitakan adalah untuk para guru yang sudah masuk PPG.
Sedangkan, dirinya dan guru honorer lain di bawah Kemenag belum pernah sekalipun dipanggil untuk mengikuti program PPG.
Sebab, kata dia, program PPG untuk guru di bawah Kemenag masih wacana untuk 2025, sedangkan hingga akhir 2024 program tersebut masih nihil.
“Kadang saya masih bertanya-tanya, untuk para guru honorer dibawah naungan Kemenag apakah masih ada secercah harapan untuk mendapatkan kesejahteraan,”
“Khususnya untuk di Lampung Tengah, ada ribuan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta yang ingin mendapatkan kenaikan gaji juga,”
“Apalagi untuk kami yang belum dapat panggilan PPG, saya rasa naik gaji itu bagai harapan yang masih jauh dan sulit sekali untuk digapai,” katanya.
Meski demikian, Febri tetap optimis akan ada kebijakan dari presiden yang baru, Prabowo Subianto.
Pasalnya, lanjut Febri, sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah swasta tentu mengandalkan gaji sesuai kebijakan sekolah masing-masing.
Febri mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan hidup, orang yang hanya mengandalkan pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta di bawah Kemenag biasanya mengambil pekerjaan tambahan sebagai Operator, Staf Tata Usaha (TU), dan lainnya.
Meski demikian, tidak semua sekolah menyetujui job tambahan tersebut, karena lain sekolah, lain kebijakan.
“Kalau hanya jadi guru saja, sekolah swasta, di bawah Kemenag, gurunya honorer, apalagi belum PPG, paling banter dia dibayar Rp 30 ribu per jam mengajar di kelas,”
“Di sekolah saya mengajar, satu bulan maksimal 24 jam. Jadi gaji saya sebulan Rp 720 ribu saja,” katanya.
