Miglobalpos.com – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (9/12/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan upah minimum sektoral sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Menaker menegaskan bahwa nilai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP), sedangkan nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota (UMK).
“Kenaikan UMSP dan UMSK harus memprioritaskan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha. Nilai UMSP wajib lebih tinggi dari UMP, dan UMSK harus lebih tinggi dari UMK,” kata Menaker Yassierli.
Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya mengumumkan rata-rata kenaikan UMP nasional sebesar 6,5 persen pada tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan setelah rapat terbatas bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11).
Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2025 sebesar Rp2.893.070, naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Kesepakatan ini dicapai melalui rapat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha, akademisi, dan pakar, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada Jumat (6/12).
Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Yanti Yuninarti, menjelaskan bahwa penetapan nilai UMP dilakukan berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Permenaker No.16/2024. “Perhitungan ini mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kelangsungan usaha,” jelasnya.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Pj. Gubernur Lampung untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Langkah ini diharapkan mampu mendukung perekonomian daerah serta menciptakan keseimbangan antara hak pekerja dan keberlanjutan usaha di Provinsi Lampung.
Dengan sosialisasi kebijakan upah minimum dan koordinasi pengendalian inflasi, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
