Miglobalpos.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung Samsudin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (23/12/2024).
Selain Pemerintah Provinsi Lampung, laporan serupa juga diserahkan kepada tujuh entitas lainnya, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung.
Sebelum penyerahan LHP, BPK telah meminta tanggapan dari pemerintah daerah dan KPU terkait konsep hasil pemeriksaan. Tanggapan tersebut mencakup rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, guna memastikan pengelolaan anggaran, belanja daerah, layanan kesehatan, dan keuangan pemilu sesuai dengan peraturan.
Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, setiap entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK dalam menyelesaikan laporan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota yang menjadi entitas pemeriksaan, kami menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas selesainya pemeriksaan dengan diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa LHP BPK menjadi sarana introspeksi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Rekomendasi yang diberikan akan menjadi masukan konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memperkuat fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pj. Gubernur Samsudin mengungkapkan bahwa upaya tersebut telah memberikan hasil positif, dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung selama sepuluh tahun berturut-turut dari BPK RI.
“Upaya ini didukung oleh pembinaan dari BPK yang berdampak positif pada pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Samsudin menyatakan harapannya agar koordinasi dengan BPK terus ditingkatkan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dapat terus ditingkatkan, demi akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.
