Miglobalpos.com – Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar merupakan salah satu hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di sisi lain, memberikan pelayanan kesehatan yang memadai adalah kewajiban bagi instansi kesehatan, termasuk Puskesmas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) undang-undang yang sama.
Namun, hal ini diduga tidak tercermin dalam pelayanan di Puskesmas Sumur, Kabupaten Pandeglang. Wati, warga Kampung Cimenteng, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, mengaku mendapatkan pelayanan yang tidak memadai di Puskesmas tersebut.
Saat Wati membawa pasien dalam kondisi gawat darurat, bukannya mendapatkan perawatan segera, ia justru diarahkan ke klinik swasta milik seorang dokter bernama Dewi. Bahkan, beberapa kali ketika Puskesmas kehabisan obat, pasien disarankan langsung dirujuk ke RSUD Berkah Pandeglang atau ke klinik tersebut, tanpa upaya maksimal dari pihak Puskesmas.
Ironisnya, ketika keluarga pasien memohon bantuan kepada petugas bernama Deden, mereka justru mendapat tanggapan berbelit-belit dengan alasan konsultasi dan prosedur lain. Padahal, kondisi pasien saat itu sangat mendesak.
Kejadian ini mengindikasikan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan darurat tanpa meminta pembayaran terlebih dahulu. Selain itu, kompetensi tenaga medis yang melayani masyarakat juga dipertanyakan.
Masyarakat berharap agar Menteri Kesehatan, Bupati Pandeglang, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dugaan pelayanan buruk ini. Pelayanan kesehatan yang tidak profesional seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melanggar hak-hak dasar pasien.
