Miglobalpos.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat, hingga akhir 2024 sebanyak 13.705 randis milik 15 pemerintah daerah (Pemda) menunggak pajak.
Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Lampung, Intania Purnama, mengatakan, realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp1.056.697.352.621, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.370.000.000.000.
“Tunggakan PKB itu beragam, mulai dari 1 tahun, 2 tahun hingga 5 tahun,” ujar Intania Purnama, di Bandar Lampung belum lama ini.
Dia menjelaskan, dari 15 kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang menjadi daerah terbanyak yang mengalami tunggakan sebanyak 1.812 unit, Lampung Utara 1.739 unit, Lampung Tengah 1.637 unit dan Kabupaten Tanggamus sebanyak 1.555 unit.
“Selanjutnya Kabupaten Lampung Timur 1.505 unit, Way Kanan 1.265 unit, Lampung Selatan 1.085 unit, Bandar Lampung 858 unit, Pesawaran 674 unit, Tulang Bawang Barat 426 unit, Mesuji 362 unit, Pringsewu 255 unit, Metro 207 unit, Lampung Barat 200 unit, dan Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 125 unit,” kata dia.
Intania Purnama menambahkan, untuk meningkatkan realisasi pajak, pihaknya telah melakukan berbagai upaya.
“Seperti pendataan dan penagihan melalui razia kendaraan bermotor, serta penagihan door-to-door menggunakan aplikasi SIPP-PKB,” ucap Intania.
Bahkan, lanjutnya, Bapenda juga sudah mengirimkan surat imbauan sebanyak dua kali kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sekretaris daerah (Sekda).
“Kami berharap tahun ini pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak tertunggak tersebut,” kata Intania.
Bapenda juga mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi digital seperti E-Samdes, Signal, E-Salam, dan melalui gerai di minimarket.
Selain itu, untuk lebih menggugah kesadaran masyarakat, Bapenda juga mengoptimalkan sosialisasi pembayaran pajak melalui media cetak seperti baliho, banner, leaflet, spanduk, dan media sosial.
