Program Pertanian Tak Terlihat, Dana Desa Rp 133 Juta Dipertanyakan

Miglobalpos.com :Warga Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mulai mempertanyakan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023. Kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana mencuat setelah beberapa program pengembangan sektor pertanian yang tercantum dalam laporan penggunaan dana desa dinilai tidak terealisasi di lapangan (29/4/25).

Berdasarkan data terakhir yang diperbarui pada 19 Desember 2024, total Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Tolam pada tahun 2023 sebesar Rp 851.643.000. Dana tersebut telah disalurkan secara penuh dalam tiga tahap. Namun, sejumlah kegiatan fisik, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi tanaman pangan, dinilai tidak menunjukkan hasil nyata di masyarakat.

Rekap Penyaluran Dana Desa Tolam Tahun 2023:

Tahap Penyaluran Jumlah Penyaluran Persentase (%)
Tahap 1 Rp 421.092.900 49,44%
Tahap 2 Rp 255.492.900 30,00%
Tahap 3 Rp 175.057.200 20,56%
Total Rp 851.643.000 100%

Rincian Penggunaan Dana Desa:

  • Pembangunan/Peningkatan Jembatan Desa: Rp 109.932.000
  • Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa: Rp 102.468.000
  • Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa: Rp 105.095.000
  • Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa: Rp 117.205.000
  • Keadaan Mendesak: Rp 165.600.000
  • Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pertanian): Rp 18.000.000
  • Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pertanian): Rp 115.500.000
  • Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan: Rp 14.107.000
  • Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan: Rp 9.064.000
  • Operasional Pemerintah Desa: Rp 25.500.000

Total anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian mencapai Rp 133.500.000. Namun, berdasarkan keterangan warga, tidak tampak adanya pembelian alat pertanian maupun pembangunan sarana pertanian selama tahun tersebut.

“Tidak ada alat pertanian yang kami terima. Bahkan informasi tentang program pertanian dari desa pun tidak pernah kami ketahui,” ungkap seorang petani yang enggan disebutkan namanya.

Melihat kondisi ini, sejumlah pihak mendesak agar inspektorat daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan audit dan penyelidikan. Masyarakat berharap Dana Desa dapat dikelola secara transparan dan benar-benar digunakan demi kesejahteraan bersama, bukan sekadar tercatat di atas laporan.

Tim Investigasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *