Miglobalpos.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandar Lampung menggelar diskusi publik dengan tema Politik Uang dan Runtuhnya Negara Demokrasi. Diskusi tersebut berlangsung di Aset Cofee & Space, Jumat (8/11).
Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan Bawaslu RI pada Tahun 2023 merilis 5 provinsi yang rawan dengan politik uang tertinggi se Indonesia, Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dengan nilai indeks kerawanan 55,56.
Menurutnya, politik uang selalu ada dalam setiap momentum lima tahunan Pemilu. Namun kasus politik uang sulit dibuktikan.
“Banyaknya konflik kepentingan menjadikan penegakkan hukum politik uang hanya berhenti pada eksekutor lapangan dan tidak pernah menyentuh sampai dengan sumber uang yang digunakan untuk memenangkan calon pemimpin tertentu,” katanya, Jumat (8/11).
Padahal instrumen terkait dengan politik uang sudah diatur secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa praktik politik uang, baik yang dilakukan oleh calon legislatif, calon kepala daerah, maupun pihak lain yang berkepentingan, adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.
“Namun proses prosedur penegakkan hukumnya tidak bisa menjangkau situasi yang ada,” ujarnya.
Sumaindra melanjutkan bahwa politik uang akan berimplikasi terhadap rusaknya negara. Demokrasi bukan lagi untuk mengagregasi kepentingan rakyat, namun untuk mencapai tujuan oligarki politik.
“Kita mendorong agar bagaimana paket UU Pemilu agar direvisi dengan baik. Mereformasi partai politik dan memasifkan pendidikan politik,” tutupnya.
Perlu diketahui, diskusi publik juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Anggota Bawaslu Lampung Gistiawan, Akademisi Unila Muhtadi, Akademisi Malahayati Tubagus, dan Ketua AJI Bandar Lampung Dian Wahyu.
