Miglobalpos.com – Viral rekaman voice note dari Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, yang berisi ancaman terhadap wartawan yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Rekaman tersebut menuai kontroversi dan akhirnya dilaporkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, ke Kadiv Propam Polri di Jakarta.
Laporan itu diterima Propam dengan nomor: SPSP2/005556/XI/2024/BAGYANDUAN, pada Senin, 18 November 2024. Dalam laporannya, Wilson menyoroti pernyataan Kapolres Pringsewu yang dianggap tidak pantas terhadap para wartawan melalui rekaman voice note. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya surat imbauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, yang mengacu pada arahan Kapolres untuk melarang sekolah, kepala desa, puskesmas, dan instansi pemerintah lainnya melayani wartawan yang disebut “abal-abal” atau belum terverifikasi Dewan Pers.
Menurut Wilson Lalengke, imbauan dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan wartawan harus terverifikasi Dewan Pers. Sah atau tidaknya sebuah lembaga atau media pers, katanya, ditentukan oleh keputusan Kementerian Hukum dan HAM, bukan oleh Dewan Pers.
“Polisi seharusnya tidak tunduk pada aturan Dewan Pers yang bukan merupakan lembaga pemerintah. Dewan Pers bukan lembaga legislatif pembuat undang-undang. Bagaimana mungkin peraturan lembaga swasta lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah yang dibuat oleh DPR?” ujar Wilson melalui sambungan telepon kepada Yanuan dari Propam Mabes Polri.
Wilson juga menyampaikan bahwa bukti voice note dan surat imbauan telah dikirimkan ke Propam. Ia menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam laporannya dan siap mempertahankan kredibilitasnya sebagai Ketua Umum PPWI serta alumni Lemhannas.
“Pernyataan melalui voice note dan surat imbauan tersebut jelas tidak pantas. Kapolres Pringsewu sepertinya kurang memahami aturan pers dan bagaimana pers bekerja. Jika ada oknum wartawan atau masyarakat yang melanggar hukum, silakan ditindak sesuai proses hukum. Namun, tindakan seperti ini sangat keliru,” tegas Wilson.
Sebagai penutup, Wilson menyerukan agar Kapolri mencopot Kapolres Pringsewu dari jabatannya. “Ini bukan pertama kalinya beliau membuat kegaduhan. Sudah dua kali terjadi, jadi sebaiknya dicopot saja,” pungkasnya.
