Miglobalpos.com – Ada yang menarik saat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkunjung ke Lampung Selatan.
Bukannya tidur di hotel, Yandri malah memilih mengindap di rumah warga Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.
Saat itu Yandri meninjau budi daya jamur tiram milik warga.
Ia menyebut jamur tiram tersebut bisa menjadi produk unggulan BUMDes untuk komoditas pangan dari Lampung Selatan.
Produk lokal unggulan itu menjadi salah satu topik pembicaraan Mendes Yandri yang menginap di rumah warga dalam lawatannya ke Lampung, Sabtu (16/11/2024) malam.
“Jamur ini bisa menjadi produk unggulan dari Lampung Selatan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo,” kata Yandri, Minggu (17/11/2024).
Dia menjelaskan, dengan telah diketahuinya komoditas ataupun produk unggulan itu, Desa Margorejo bisa mendapatkan tambahan pendapatan asli desa melalui BUMDes.
“Bisa dijadikan pendapatan desa melalui BUMDes, salah satunya jamur tiram ini. Jadi BUMDes di sini bisa menjadi penyuplai jamur tiram,” katanya.
Di sisi lain, keputusan menginap di rumah warga dibandingkan menginap di hotel ini adalah sesuai arahan Presiden Prabowo untuk tampil bersahaja kepada Kabinet Merah Putih.
Dan hasilnya, Mendes Yandri menemukan sejumlah “keajaiban” dari hidangan dan panganan ala desa yang tidak ditemukannya di kota-kota besar.
“Makanannya begitu nikmat, apalagi semuanya hasil dari Margorejo yang dimasak oleh ibu-ibu di sini. Ditambah lagi disuguhkan seni budaya. Sangat luar biasa sekali,” kata Yandri.
Ke Pringsewu
Selain Lamsel, Yandri juga berkunjung ke Pringsewu. Dia berharap Pringsewu bisa mencapai swasembada pangan.
Menurut dia, Pringsewu nantinya bukan hanya swasembada padi, namun juga jagung, palawija, dan lainnya.
Hal itu disampaikan Yandri dalam acara Forum Diskusi Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Taman Tirta Asri, Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, Sabtu (16/11/2024).
Untuk mempercepat itu, Yandri meminta bupati, camat dan kepala desa (pekon) untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki serta menonjolkan spesifikasi dari masing-masing desa yang ada.
Ia bersyukur di Pekon Sriwungu sudah ada upaya untuk pemanfaatan lahan, misalnya dengan sistem tumpang sari.
Yandri juga menyarankan agar pemetaan potensi desa dibuat secara tematik. Misalnya ada desa yang menonjolkan komoditas tomat, cabai, atau ikan.
“Jadi dari 126 pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu ini akan bisa saling melengkapi, karena jika semua desa atau pekon menanam cabai atau tomat misalnya, bisa menimbulkan inflasi. Harganya menjadi tidak bagus dan justru dapat merugikan petani itu sendiri,” beber dia.
Yandri juga meminta agar pengelolaan BUMDes dapat dimaksimalkan agar lebih profesional. Menurutnya, membangun desa tidak mesti menggunakan dana desa, APBN atau APBD.
Ia mencontohkan Desa Kembang Belor di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang membuat Desa Wisata tanpa menggunakan dana desa maupun APBD.
Bahkan keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat setempat. “Pringsewu bisa meniru Desa Kembang Belor ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Yandri menginginkan dalam menyambut program makan siang bergizi, seluruh BUMDes dapat berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku.
Dia pun berpesan jangan sampai desa pasif atau hanya menjadi penonton dan penikmat dari program makan siang bergizi, mengingat untuk program ini banyak bahan makanan yang dibutuhkan.
Sekkab Pringsewu Heri Iswahyudi mengatakan, Pringsewu memiliki luas wilayah 625 km persegi dengan jumlah penduduk 406.823 jiwa.
Kabupaten berjuluk Jejama Secancanan ini terdiri dari 126 desa dan lima kelurahan yang ada di sembilan kecamatan.
Dijelaskannya, semua desa di Pringsewu telah membentuk BUMDes. Saat ini terdapat 126 BUMDes dan 3 BUMDesma di Pringsewu.
“Berdasarkan hasil pemeringkatan, di Kabupaten Pringsewu terdapat 9 BUMDes kategori maju, 61 BUMDes kategori berkembang, 16 BUMDes kategori pemula, dan 40 BUMDes katagori perintis,” sebut Heri.
Sedangkan untuk BUMDesma masing-masing terdapat satu kategori maju, berkembang, dan perintis. “Namun demikian, saat ini baru 49 BUMDes yang sudah berbadan hukum, dan selebihnya sedang dalam proses fasilitasi,” ungkapnya.
Dalam acara itu, hadir pula anggota DPR RI Irham Jafar Lan Putra, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Staf Khusus Mendes PDT Khoirul Huda, dan Kadis PMDT Lampung Zaidirina.
