Miglobalpos.com – Dugaan manipulasi data program bantuan sosial (bansos) mencuat di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diketahui memiliki dua kartu ATM, yang keduanya terus aktif mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT selama beberapa tahun terakhir.
Kasus ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak KPM mengeluhkan saldo di kartu ATM mereka tidak cair, sementara sebagian lainnya berhenti menerima bantuan. Meski pihak pendamping mengklaim akan mengurus saldo kosong tersebut, hingga kini masalah itu belum terselesaikan, hanya berupa janji tanpa realisasi.
Sementara itu, fakta adanya satu KPM dengan dua kartu ATM terungkap pada pencairan bulan September dan Oktober 2024. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar terkait fungsi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), pendamping bansos, serta validitas pendataan yang dilakukan di Kampung Reno Basuki.
Kerugian Besar Akibat Pendataan Asal-Asalan
Pendataan yang tidak valid ini tidak hanya merugikan para penerima manfaat, tetapi juga menyebabkan kerugian negara hingga puluhan juta rupiah. Manipulasi data dalam program bansos merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, manipulasi data fakir miskin, baik yang telah diverifikasi maupun divalidasi, dapat dikenakan sanksi pidana maksimal dua tahun penjara atau denda hingga Rp50 juta. Selain itu, penyalahgunaan dana bansos juga diancam pidana hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta sesuai Pasal 43 ayat (1) UU 13/2011.
Dalam kasus yang lebih berat, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman untuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat mencapai pidana seumur hidup atau denda hingga Rp1 miliar.
Pentingnya Pendataan yang Akurat dan Transparan
Program bansos seharusnya bertujuan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Oleh karena itu, pendataan berbasis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM dan OTM) menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Langkah Selanjutnya
Tim media berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Laporan akan disampaikan kepada dinas terkait serta Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan tidak ada lagi manipulasi data dan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
(Red & Tim)
