Miglobalpos.com– Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pringsewu mencatat ada sebanyak 2.571 peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Pringsewu hingga 10 Desember 2024.
“Jumlah tersebut tercatat untuk seluruh kecamatan yang berada dalam lingkup Kementrian Agama Kabupaten Pringsewu,” kata Kepala Bimas Islam, Rizza Apriano, di Pringsewu, Kamis (12/12/2024).
Berdasarkan jumlah total yang telah tercatat tersebut, sebanyak 589 peristiwa pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sementara 1.982 peristiwa pernikahan lainnya terjadi atau dilangsungkan di luar kantor KUA.
Lebih rinci Rizza menyebutkan, peristiwa pernikahan tersebut paling banyak terjadi di Kecamatan Pringsewu dan Gadingrejo.
“Di Kecamatan Pringsewu sendiri ada 92 peristiwa nikah terjadi di Kantor lalu yang ada di luar kantor sebanyak 419, Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo ada 99 peristiwa nikah terjadi di luar kantor dan 408 terjadi di luar kantor,” katanya.
Sementara itu untuk wilayah lainnya seperti Kecamatan Sukoharjo tercatat ada 66 peristiwa pernikahan dilaksanakan di KUA dan 240 di luar KUA, disusul Kecamatan Pagelaran yang mencatat 85 peristiwa pernikahan terjadi di KUA dan 209 di luar KUA.
Selanjutnya untuk di Kecamatan Pardasuka sebanyak terdapat 38 peristiwa pernikahan di KUA dan 196 di luar KUA, lalu di Kecamatan Adiluwih ada 50 peristiwa pernikahan di KUA dan 190 di luar KUA.
Kemudian di Kecamatan Banyumas sebanyak 34 di KUA dan 101 di luar KUA, selanjutnya di Kecamatan Ambarawa ada 67 peristiwa pernikahan di KUA dan 149 di luar KUA, serta paling sedikit ada di Kecamatan Pagelaran Utara dengan 58 di kantor dan 70 di luar kantor.
Menurut Rizza jumlah total peristiwa pernikahan yang disebutkan tersebut masih akan bertambah sampai pada 25 Desember 2024. Namun bila dikorelasikan dari tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan.
“Kalau melihat dari tahun kemarin ada peningkatan tapi tidak terlalu banyak, kami melihat di beberapa Kecamatan ada yang mengalami penurunan dan kalaupun ada peningkatan juga hanya sekira 22 persen,” ujarnya.
Menurutnya masih ada warga di beberapa Kecamatan yang mungkin peristiwa pernikahannya tidak tercatat. Maka dari itu pihaknya berharap tidak ada lagi masyarakat Pringsewu yang tidak mencatatkan peristiwa pernikahannya. Karena menurutnya legalitas formal seperti dokumen-dokumen serta buku nikah dapat menjamin keselamatan dan keamanan.
“Jadi himbauannya untuk segera mencatat peristiwa pernikahannya. Kalau dulu-dulu mungkin masih bisa untuk tidak mencatat pernikahannya, tapi untuk sekarang semua kaitannya dengan dokumen-dokumen kependudukan salah satunya buku nikah ini jadi hal yang penting untuk keamanan,” ucapnya.
