Miglobalpos.com – Pj. Gubernur Lampung Samsudin memimpin Rapat Finalisasi Persiapan Implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 secara virtual di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Jumat (3/1/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD, serta kepala OPD yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah.
Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi kegiatan ini sebagai wujud koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Acara hari ini menandai kesiapan akhir dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta uji coba sistem split payment secara real-time,” ujar Samsudin.
Menurutnya, Opsen merupakan kewenangan fiskal daerah yang diatur dalam UU HKPD untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil sebelumnya. Opsen PKB dan BBNKB akan mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Samsudin menjelaskan, dengan kebijakan Opsen, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota tanpa mekanisme bagi hasil, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dalam optimalisasi pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD yang lebih baik.
Untuk mengurangi dampak penerapan Opsen dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan insentif fiskal daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/876/VI.03/HK/2024.
“Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mensosialisasikan keringanan ini, sehingga dapat menjadi stimulus bagi masyarakat agar tetap taat membayar pajak kendaraan tepat waktu,” kata Samsudin.
Keringanan tersebut meliputi:
PKB dan Opsen PKB: Diskon 10% dari besaran yang harus dibayarkan (tidak berlaku untuk kendaraan plat kuning dan kendaraan baru).
BBNKB Baru dan Opsen BBNKB Baru:
Kendaraan roda dua atau lebih: Diskon 9%.
Kendaraan roda empat: Diskon 24%.
Kendaraan plat kuning: Diskon 54%.
Samsudin optimis bahwa kebijakan ini akan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah untuk pembangunan yang lebih baik.
