Miglobalpos.com, Lampung Selatan – Langkah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 7 yang meratakan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Mathla’ul Anwar di RT 040, Dusun IX, Tanjung Rejo 2, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu, 4 Januari 2025, menuai kecaman keras dari umat Islam, pendiri ponpes, dan jamaah. Selain itu, tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
Pendiri ponpes, Ustad Muhamad Rofiudin (Rofi), menyampaikan rasa kecewa dan kemarahannya. “Penghancuran ini sangat melukai hati kami, para santri, jamaah, dan umat Islam secara umum. Tanpa pemberitahuan atau konfirmasi, bangunan ponpes kami diratakan dengan ekskavator. Kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum,” tegasnya.
Penggusuran ini juga menyebabkan kerusakan besar dan hilangnya barang-barang penting, termasuk Al-Qur’an, Juz ‘Amma, sajadah, serta peralatan ibadah lainnya. Ustad Rofi menambahkan, “Tindakan ini melecehkan umat Islam dan melanggar hak kami sebagai warga negara yang dilindungi hukum.”
Landasan Hukum
- Pasal 170 KUHP
Tindakan merusak bangunan secara bersama-sama di muka umum dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa:- “Barang siapa yang secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dihukum penjara hingga 5 tahun 6 bulan.” Jika tindakan tersebut menyebabkan kerusakan berat, pelaku dapat dikenakan hukuman lebih berat.
- Pasal 406 KUHP
Tindakan penghancuran tanpa izin termasuk dalam tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang menyatakan:- “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak, menghancurkan, atau membuat barang menjadi tidak dapat digunakan, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda.”
- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE
Jika tindakan ini memicu konflik SARA dan menimbulkan kebencian di masyarakat, pelaku juga dapat dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. - Pasal 156 KUHP
Jika dianggap sebagai penistaan agama, pelaku dapat dikenakan Pasal 156 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
Tuntutan dan Harapan Warga
Pendiri ponpes dan jamaah menuntut agar PTPN bertanggung jawab secara hukum atas tindakan ini, termasuk mengganti seluruh kerugian material dan immaterial. “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Perbuatan ini sangat melukai umat Islam dan dapat menimbulkan keresahan luas,” ujar Ustad Rofi.
Masyarakat berharap agar kasus ini ditangani secara adil dan transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mencegah konflik lebih lanjut. (*)
