Miglobalpos.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Bengkulu dan Lampung menyambut kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) Komisi XI, A. Junaidi Auly dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2024-2025 bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kota Bandar
Lampung (Selasa, 14/1). Kunjungan ini disambut oleh , Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung,
Rosmauli dan jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli memaparkan
berbagai capaian dan strategi DJP di wilayah tersebut. Paparan mencakup kinerja penerimaan pajak
tahun 2024, strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025, serta implementasi Coretax
sebagai inovasi layanan administrasi perpajakan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan
penerimaan pajak demi mendukung APBN, sekaligus memastikan layanan kepada wajib pajak
berjalan transparan dan efisien,” ujar Rosmauli.
“Capaian dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Pada tahun 2024, Kanwil DJP Bengkulu dan
Lampung berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp12,3 triliun, atau 100,66% dari
target. Penerimaan ini tumbuh sebesar 11,51% dibanding tahun sebelumnya, dengan kontribusi
terbesar dari sektor perdagangan dan industri pengolahan. Untuk tahun 2025, DJP akan
mengintegrasikan data perpajakan melalui Coretax, memperluas sosialisasi perpajakan,
meningkatkan pengawasan kepatuhan, dan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,”
tambah Rosmauli.
Tanggapan Anggota DPR RI A. Junaidi Auly memberikan apresiasi atas capaian DJP di Bengkulu
dan Lampung. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR RI
untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagaimana dicanangkan oleh
Presiden Prabowo Subianto. “Program-program DJP sudah sangat baik. Namun, kita perlu terus
berinovasi untuk memastikan penerimaan pajak menjadi pilar utama dalam mendukung
pembangunan nasional,” ungkap Junaidi.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah Dalam diskusi, turut dibahas pentingnya kepatuhan perpajakan
di lingkungan pemerintah daerah. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mendorong pemerintah
daerah untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan. “Hal
ini selaras dengan usulan DPR RI agar pemerintah daerah lebih aktif melaksanakan kewajiban
perpajakan demi mendukung penerimaan negara,” tutup Junaidi.
