Miglobalpos.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II menyebut rendahnya harga singkong di Provinsi Lampung dikarenakan tingginya impor tapioka, Minggu (19/1/2025).
KPPU juga mencatat, dari total 45 perusahaan tapioka di Lampung, terdapat 4 perusahaan yang menguasai sekitar 75 persen sektor usaha ini. Namun, KPPU enggan membeberkan identitas perusahaan yang di maksud.
Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan, kajian, dan analisa untuk merespons permasalahan harga singkong di Lampung.
“Meksipun terdapat 45 perusahaan tapioka di Lampung, akan tetapi penguasaan pasar dari 4 pelaku usaha terbesar dapat menguasai konsentrasi rasio di atas 75 persen,” ujar Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro.
“Hasil kajian KPPU menunjukkan bahwa tingginya impor tapioka oleh produsen tepung tapioka merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya harga beli produk input (ubi kayu) di Provinsi Lampung pada tahun 2024,” jelasnya.
Wahyu menjelaskan, sepanjang tahun 2024, secara Nasional terdapat sekitar 267.062 ton tapioka impor yang masuk ke Indonesia dengan nilai impor berkisar 144 juta USD atau sebesar Rp 2,2 triliun.
KPPU juga mendapati sepanjang tahun 2024 terdapat 4 (empat) perusahaan produsen tepung tapioka yang memiliki pabrik pengolahan di Provinsi Lampung melakukan impor tepung tapioka dari Vietnam dan Thailand, dengan total jumlah impor sebesar 59.050 ton atau dengan nilai impor sebesar 32,2 juta USD atau setara dengan Rp 511,4 miliar.
“Keempat perusahaan tersebut melakukan impor melalui Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Emas,” kata Wahyu.
Dari empat perusaahan itu, Wahyu menyebut terdapat satu perusahaan yang menguasai 80 persen total impor.
“Dari 4 perusahaan tepung tapioka di Provinsi Lampung yang melakukan impor, KPPU menyoroti terdapat 1 kelompok usaha yang mendominasi jumlah impor sepanjang tahun 2024, yaitu sebesar 80 persen dari total impor tapioka oleh produsen yang berada di Provinsi Lampung, dengan jumlah impor tapioka sebesar 47.202 ton dan nilai impor sebesar 25 juta USD atau setara dengan 407,4 miliar rupiah,” kata dia.
Selain itu, KPPU juga mendapati terdapat 2 perusahaan asal Lampung yang melakukan impor pada tahun 2022 dengan total impor sebesar 4.562 ton atau dengan nilai impor sebesar 2,5 juta USD atau setara dengan Rp 37,3 miliar.
“Analisis KPPU menunjukkan adanya korelasi antara jumlah kuantitas impor tepung tapioka oleh produsen di Provinsi Lampung dengan harga beli produk input (ubi kayu) di Provinsi Lampung, yaitu naiknya volume impor tepung tapioka tahun 2024 berkorelasi dengan turunnya harga beli ubi kayu di Provinsi Lampung,” kata Wahyu.
“KPPU juga mendapati adanya keluhan dari produsen tapioka di Provinsi Lampung yang mengeluhkan sulitnya bersaing harga jual tepung tapioka dengan produsen yang melakukan impor, karena harga jual mereka dapat lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi produsen yang tidak melakukan impor,” tambahnya.
Selain itu, KPPU juga menyoroti rendahnya kepatuhan Pelaku Usaha produsen tepung tapioka di Provinsi Lampung untuk dapat kooperatif dalam memenuhi permintaan keterangan dan permintaan data yang dibutuhkan.
“KPPU mendorong masyarakat, petani, atau stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan kepada KPPU jika mengetahui adanya hambatan persaingan usaha oleh produsen tapioka di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
