Miglobalpos.com – Laskar Muda Lampung (Ladam) menggelar rapat koordinasi yang membahas sejumlah isu penting di provinsi ini. Dalam pertemuan tersebut, dua isu utama menjadi sorotan, yakni masalah banjir yang terus berulang di Bandar Lampung dan situasi politik terkini, termasuk pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Lampung.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Ladam, Dedy Somplak, dan Panglima Ladam, Misrul, juga dihadiri oleh Ketua Umum Ladam, Arief Mulyadin, serta Ketua Bidang Organisasi Ladam, Bowo Kewol. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi strategis terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Lampung.
Kritik Terhadap Penanganan Banjir Bandar Lampung
Dalam rapat, masalah banjir di Bandar Lampung menjadi topik yang mendapat perhatian serius. Sekjen Ladam, Dedy Somplak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah kota yang dinilai kurang serius dalam mengantisipasi bencana tersebut. Menurut Dedy, banjir yang terjadi setiap tahun semakin meluas dan telah menimbulkan korban jiwa.
“Pemkot Bandar Lampung terkesan tidak serius dalam melakukan mitigasi bencana, khususnya banjir. Setiap musim hujan, banjir selalu terjadi, bahkan cakupan daerah terdampak semakin luas. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Pemkot harus mengambil langkah konkret untuk mencegah kerugian lebih lanjut,” tegas Dedy.
Hal senada juga diutarakan oleh Panglima Ladam, Misrul. Ia menyoroti janji politik Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang menurutnya belum terealisasi.
“Janji politik jangan hanya sebatas ucapan. Masyarakat Bandar Lampung membutuhkan tindakan nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama banjir yang kian parah setiap tahunnya,” ujar Misrul. Ia juga menambahkan bahwa Ladam akan turut membantu menyiapkan langkah penanggulangan banjir, termasuk partisipasi dalam membantu korban bencana.
Pelantikan Kepala Daerah dan Tantangan Ekonomi
Selain masalah banjir, isu politik terkait pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2025 juga dibahas dalam rapat tersebut. Ketua Umum Ladam, Arief Mulyadin, menilai bahwa kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya segera dilantik agar dapat bekerja secara optimal. Ia menyoroti berbagai persoalan di Lampung yang membutuhkan perhatian segera dari pemimpin definitif.
“Kita lihat, misalnya, masalah harga singkong yang terpuruk akibat adanya impor tapioka. Meski Pj Gubernur telah memberikan peringatan, pengusaha tetap membandel. Situasi ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan petani singkong,” ujar Arief.
Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Ladam, Bowo Kewol, memberikan perhatian pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung, yang merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto. Ia mencatat bahwa sejauh ini baru 10 daerah yang telah menjalankan program tersebut secara optimal, sementara daerah lainnya masih menghadapi kendala.
“Kami mengimbau semua pihak yang terkait dengan program MBG di Lampung untuk menjalankan amanah ini secara total. Program ini penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa, terutama di Lampung,” tegas Bowo.
Melalui rapat koordinasi ini, Ladam berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Lampung, sekaligus mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.
