Miglobalpos.com – Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar serta asosiasi dan pelaku industri pariwisata.
Agenda ini untuk menyerap pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan,.guna memastikan revisi undang-undang ini dapat menjawab tantangan serta kebutuhan industri pariwisata nasional yang semakin dinamis.
Wakil Pimpinan Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi di sektor pariwisata agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan pola perjalanan wisatawan, digitalisasi industri, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.
“Revisi Undang-Undang Kepariwisataan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha, meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia, serta memperkuat peran industri pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Chusnunia, melalui keterangan resminya yang diterima RRI.co.id, Senin (17/2/2025).
Oleh karena itu, kata Chusnunia, pihaknya ingin memastikan regulasi yang sedang dirancang benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan di sektor ini.
Dalam RDPU ini, Komisi VII DPR RI menghadirkan berbagai pakar dan perwakilan asosiasi pariwisata untuk memberikan masukan terkait aspek regulasi yang perlu diperkuat.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan meliputi kebijakan investasi di sektor pariwisata, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis wisata, perlindungan tenaga kerja di industri pariwisata, serta strategi pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat daya saing industri pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Chusnunia.
Hasil dari RDPU ini, lanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan RUU, sebelum masuk ke tahapan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.
“Komisi VII DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dan memberikan masukan dalam proses legislasi ini, guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdaya saing,” ucap Chusnunia.
