Miglobalpos.com – Penyaluran bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pringsewu masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Proses penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pringsewu, Debi Hardian, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pringsewu, Marison.
Marison menjelaskan pencairan bantuan baru dapat dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari pemerintah pusat.
“Secara prosedural, setelah SP2D keluar, barulah kita mengetahui jumlah penerima manfaat di setiap tahap,” ujarnya di Pringsewu, Rabu (26/2/2025).
Tahun ini, Pringsewu mendapat alokasi sekitar 20.000 penerima PKH dan 17.000 penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Meski demikian, Marison berharap jumlah penerima bantuan sosial dapat berkurang seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama program ini adalah pengentasan kemiskinan. Semakin banyak warga yang mandiri, diharapkan jumlah penerima manfaat akan menurun,” katanya.
Untuk mendorong kemandirian, Dinas Sosial rutin mengadakan pertemuan kelompok bagi penerima PKH setiap bulan. Dalam pertemuan tersebut, warga mendapat edukasi mengenai pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan, hingga pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan.
“Harapannya, melalui pendampingan intensif, penerima PKH dapat keluar dari kemiskinan dan lulus atau graduasi dari program ini,” ucap Marison.
Dinas Sosial berkomitmen memantau penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan berjalan efektif. Jika terjadi bencana, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, menegaskan pentingnya validasi data penerima agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
