Miglobalpos.com – Tantangan pembangunan daerah semakin besar di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, terutama di Lampung Selatan.
Khusus di Lampung Selatan, masih bergantung pada dana transfer dari APBN lebih dari 70 persen.
Hal itu terungkap saat Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Lampung bersama Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) serta Pariwisata ITERA menggelar webinar bertajuk ‘Kemandirian Pembangunan Pasca Efisiensi Melalui Investasi Strategis: Studi Kasus Lampung Selatan.
Dalam diskusi yang dimoderatori Dear Mapala Simarmata, para narasumber menyoroti pentingnya investasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pemekaran wilayah.
Meskipun pemekaran dapat meningkatkan layanan publik, perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai tetap menjadi faktor utama keberhasilannya.
Investasi sebagai Kunci Kemandirian Daerah
Dalam kesempatan itu salah satu narasumber, Raka S. Bhawana, Relation Manager PT SMI, menegaskan bahwa feasibility study (studi kelayakan) menjadi faktor krusial dalam investasi daerah.
Ia mengingatkan bahwa pemekaran dapat berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berpotensi mengganggu stabilitas finansial serta pelayanan publik.
Selain itu, ia menyoroti risiko birokrasi yang lebih kompleks serta potensi konflik sosial akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya.
Senada dengan Raka, narasumber lainnya, Friandi Indrawan, Sekretaris PHRI Lampung, menekankan perlunya pembangunan kawasan berbasis swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menyoroti sektor pariwisata sebagai potensi utama yang perlu dikembangkan di Lampung Selatan, terutama di wilayah Bakauheni.
“Destinasi wisata di Lampung masih terbatas. Kita perlu penyederhanaan prosedur investasi serta pembangunan fasilitas pendukung untuk menjadikan Bakauheni sebagai pusat ekonomi baru,” ujar Friandi.
Ia pun mengusulkan konsep Harbour City untuk Bakauheni, guna menciptakan kawasan yang lebih produktif dan menarik investasi skala besar.
