Miglobalpos.com – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada kebijakan pemangkasan di berbagai instansi. Meski sulit, transparansi dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi keharusan agar tidak terjadi ketimpangan. Terlebih, dana yang dialokasikan merupakan kucuran dari pemerintah pusat yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu persoalan muncul di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam pengelolaan anggaran kemitraan media. Sejumlah wartawan merasa kebingungan terkait aturan birokrasi yang menghambat mereka dalam mendapatkan advetorial maupun mengajukan kemitraan.
Padahal, kemitraan antara pemerintah dan media bukan sekadar mengikuti aturan administratif, melainkan juga mendukung publikasi keberhasilan pembangunan daerah. Meski demikian, wartawan tetap harus menjunjung tinggi profesionalisme serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan tetap kritis dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Namun, dalam praktiknya, pengelolaan kemitraan media oleh Diskominfotik Kabupaten Lampung Timur dinilai tidak transparan. Pembagian kuota langganan koran, pemasangan iklan, serta distribusi advetorial disebut tidak merata. Beberapa media yang memiliki koneksi atau kedekatan emosional dengan pihak tertentu lebih diutamakan, sementara yang lain harus gigit jari tanpa mendapatkan jatah advetorial.
Guna mengonfirmasi hal ini, media ini mencoba menghubungi Kepala Dinas Kominfotik Lampung Timur, Mansyur Syah, melalui sambungan telepon. Saat dikonfirmasi, ia menegaskan bahwa pemasangan iklan dan advetorial sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan tanpa harus melalui dirinya.
“Kata siapa? Sebenarnya mekanisme sudah diumumkan, tinggal diikuti saja. Masak harus lapor saya,” ujar Mansyur saat Sabtu (08/03/2025).
Ia pun menambahkan, “Kalau semua lapor ke saya, masak semua urusan kantor?”
Selain itu, media ini juga mempertanyakan transparansi anggaran lainnya yang cukup besar, seperti anggaran perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta belanja alat tulis kantor (ATK) tahun 2025.
“Saya enggak tahu sedetail itu,” tutup Mansyur.
Jawaban tersebut justru semakin membingungkan wartawan. Seharusnya, anggaran yang dikelola bisa disampaikan secara transparan kepada media yang telah memenuhi syarat kemitraan, sehingga distribusi advetorial sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Berdasarkan data nasional, Diskominfotik Kabupaten Lampung Timur mengelola anggaran sebesar Rp 8.514.029.171 untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, selain anggaran belanja langganan surat kabar dan iklan, terdapat beberapa pos anggaran lainnya yang cukup besar, di antaranya:
- Belanja Makan dan Minum
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Hibah
Data ini belum mencakup keseluruhan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2020-2024, yang juga memiliki nilai bervariasi berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ke depan, media ini berencana berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi pers untuk meminta tanggapan langsung dari Kepala Dinas Kominfotik Lampung Timur. Langkah ini diharapkan dapat memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal sesuai peruntukannya.
