Miglobalpos.com – Sejumlah massa menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran tidak sepenuhnya menerapkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.
Ketua Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP), Safrudin Tanjung, menegaskan MK telah menetapkan calon pengganti Aries Sandi yang sebelumnya didiskualifikasi harus tetap berasal dari tiga partai pengusung, yakni Golkar, PPP, dan Demokrat.
Namun, menurutnya, KPU Pesawaran justru mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dan tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan calon baru.
“Seharusnya calon pengganti tetap berasal dari tiga partai pengusung. Tetapi, yang terjadi justru seolah keputusan diarahkan agar hanya satu atau dua partai yang berhak mengusung calon. Ini bertentangan dengan putusan MK,” kata Safrudin, Senin (17/3/2025).
AMPP mendesak KPU membatalkan tahapan yang sudah berjalan dan memberi tenggat waktu tujuh hari kepada partai pengusung untuk berembuk menentukan pasangan calon baru.
“Kalau dalam waktu tujuh hari mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, maka lawannya dibiarkan kosong saja. Yang penting proses demokrasi tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Massa juga menuntut KPU segera menerbitkan keputusan tertulis sebelum 23 Maret 2025.
Jika tidak ada kepastian, mereka meminta KPU berkonsultasi langsung dengan MK agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan PSU.
Lebih lanjut, Safrudin menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini. Jika tuntutan mereka tidak digubris, AMPP siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar.
“Kalau KPU tetap bersikeras mengabaikan tuntutan kami, kami akan menggelar aksi lanjutan. Kami ingin memastikan demokrasi di Pesawaran berjalan adil,” ucap dia.
Ia juga menyoroti adanya dugaan upaya pembungkaman terhadap aksi massa.
Meski demikian, ia menegaskan perjuangan mereka tidak akan berhenti demi mewujudkan pemilihan yang transparan dan berkeadilan di Kabupaten Pesawaran.
