Miglobalpos.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Metro melakukan audiensi bersama Wali Kota Metro dan Wakil Wali Kota Metro yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Metro, Rabu (19/03/2025).
Dalam pertemuan ini, Kepala KPPN Kota Metro, Wawan Hermawan, menyampaikan selain silaturahmi, pertemuan juga untuk memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kota Metro, dalam mendukung pembangunan daerah.
“KPPN memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta menata usahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Wawan Hermawan.
Wawan menyampaikan pihaknya bertanggung jawab dalam beberapa aspek, di antaranya penyaluran pembiayaan APBN untuk instansi vertikal dan APBD pemda.
“Kami juga bertugas sebagai bendahara, dan ditugaskan melakukan analisis terhadap perekonomian dan fiskal yang ada di Kota Metro,” ujar Wawan.
Ia juga menyampaikan pihaknya melakukan kajian strategis bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) terkait kebijakan pembangunan di Kota Metro.
“Hasil kajian tersebut, nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBN dan APBD secara lebih efisien,” ucap Wawan.
Selain itu, KPPN juga memiliki program Sosialisasi Pembinaan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, yang mana sebelumnya KPPN hanya sebatas sebagai kuasa Bendahara Negara.
“Kehadiran kami bukan hanya untuk kementerian keuangan saja tetapi juga untuk instansi atau stakeholder yang ada di lingkungan kantor KPPN. Ke depan kami juga siap membantu aparatur atau SDM Kota Metro yang membutuhkan transfer ilmu terkait aset pemerintah,” kata Wawan.
Sementara itu, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengapresiasi kehadiran KPPN dan perannya dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Metro mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini. Ada banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama, terutama terkait penyaluran anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi,” kata Bambang.
Sebab menurut Bambang, kelengkapan dokumen administrasi merupakan kunci utama dalam ketepatan penyaluran dana.
“Baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun dana lainnya,” ujar Bambang.
