Miglobalpos.com – Sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, kembali mencuat setelah adanya pemberitaan berjudul “Sengketa Tanah di Kelurahan Tangkerang Barat, Lurah Tanggapi Tudingan Negatif”. Namun, pemberitaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam pemberitaan itu, diduga seorang oknum lurah menyampaikan melalui salah satu media bahwa terdapat sertifikat resmi tanah yang diterbitkan pada tahun 1982 dengan nomor 5022368. Di sisi lain, surat keterangan tanah berupa SKGR yang diajukan untuk menjadi sertifikat baru diketahui diterbitkan pada tahun 1999. Namun dalam pemberitaan itu terungkap adanya perubahan surat tanah secara tiba-tiba, yang kemudian disebut-sebut memiliki nomor 927-2398, dan diduga sebagai bentuk klaim terhadap tanah milik masyarakat.
Kejanggalan semakin mencuat saat diketahui bahwa pernyataan oknum lurah terkait surat tanah tersebut disampaikan di media pada tanggal, bulan, tahun, dan jam yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait legalitas dan validitas surat tanah nomor 927-2398 yang diduga mencaplok lahan warga yang secara hukum telah memiliki bukti penguasaan yang sah.
Afriadi Andika, S.H., M.H., selaku masyarakat pemerhati hukum, menilai pernyataan lurah tersebut mengandung banyak kejanggalan.
“Saya sebagai masyarakat pemerhati hukum menduga adanya ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam pernyataan oknum lurah Tangkerang Barat,” tegas Afriadi kepada media.
Lebih lanjut, Afriadi menekankan bahwa aturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan agar bertindak sesuai dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam kepemimpinan seorang lurah. Menurutnya, lurah wajib bertindak jujur, profesional, tidak berpihak, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan publik. Lurah juga harus tunduk pada hukum dan menjaga martabat serta kehormatan jabatannya sebagai aparatur pemerintahan.
Afriadi secara tegas menyampaikan bahwa penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam permasalahan tanah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus diusut secara serius.
Aspek Hukum Terkait Tanah dan Pajak
Afriadi turut menyinggung pentingnya pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran ini bertujuan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah, serta mencegah klaim penguasaan ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Ia juga menyoroti kekeliruan dalam penyebutan dasar hukum perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bukan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana disebut dalam beberapa narasi yang beredar.
Desakan Terhadap Penegak Hukum
Afriadi menyerukan agar institusi penegak hukum seperti Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ATR/BPN, serta Komisi II dan III DPR RI segera turun tangan menyikapi dugaan keterlibatan mafia tanah dalam kasus ini.
Rilis : tim
