Miglobalpos.com – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung menggelar acara Deklarasi Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Aula PTA Bandar Lampung, Kamis, (24/4/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) PTA Bandar Lampung serta seluruh pimpinan pengadilan agama di wilayah hukum PTA Bandar Lampung.
Ketua PTA Bandar Lampung, Dr. H. Insyafli, M.H.I., dalam sambutannya menyampaikan betapa krusialnya deklarasi ini sebagai sarana untuk menginformasikan kepada seluruh stakeholder bahwa PTA Bandar Lampung secara resmi menerapkan SMAP. Beliau menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
“Deklarasi ini begitu penting karena sebagai media menginformasikan kepada para stakeholder bahwa PTA Bandar Lampung menerapkan SMAP. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada kami,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen PTA Bandar Lampung untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya celah sedikit pun bagi praktik penyuapan. Tujuan utama dari deklarasi SMAP ini adalah untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan transparan, tanpa adanya biaya-biaya tidak sah yang berpotensi merugikan, sekecil apapun nilainya.
“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik tanpa adanya celah untuk terjadinya penyuapan. Tujuan kami mendeklarasikan SMAP ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa adanya biaya lain yang tidak sah yang dapat merugikan meski sekecil apa pun nilainya,” tegasnya.
Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi, dilakukan pula penandatanganan pakta integritas dengan para mitra kerja PTA Bandar Lampung.
Dukungan terhadap pembangunan SMAP di lingkungan PTA Bandar Lampung juga datang dari berbagai pihak eksternal. Perwakilan dari Gubernur Provinsi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Komandan Detasemen Polisi Militer Lampung, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) Lampung turut hadir dan melakukan penandatanganan dukungan pembangunan SMAP. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas yang kuat antara PTA Bandar Lampung dengan berbagai instansi dan lembaga di Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
