Miglobalpos.com – Camat Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan publik usai muncul dugaan bahwa dirinya tidak netral dalam menyikapi konflik antara masyarakat dan aparat Kampung Payung Makmur. Isu ini mencuat kembali setelah muncul laporan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap bantuan dana inflasi daerah tahun 2022.
Menurut informasi yang dihimpun dari salah satu Ketua RT berinisial SG, pada tahun 2022 sebanyak 23 warga Kampung Payung Makmur menerima bantuan dana inflasi daerah dari pemerintah pusat, masing-masing senilai Rp450.000. Bantuan tersebut diambil melalui Kantor Pos Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu.
Namun, menurut SG, dana tersebut diduga langsung diminta oleh dua perangkat kampung saat itu, yaitu Braham dan Wira (Sekdes saat itu), tanpa memberikan kesempatan kepada warga untuk memegang dana tersebut. Peristiwa ini sempat menjadi viral di tengah masyarakat.
Setelah kasus ini ramai diperbincangkan, dana pungutan tersebut secara tiba-tiba dikembalikan oleh Braham dan Wira kepada warga. Anehnya, setelah pengembalian tersebut, surat kesepakatan juga disebut-sebut telah dibuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah pengembalian dana menghapus unsur dugaan pungli?
Menanggapi hal tersebut, Camat Pubian melalui pesan singkat menyampaikan bahwa jika dana telah dikembalikan, maka tidak ada unsur pelanggaran hukum. Namun hingga berita ini diterbitkan, Camat Pubian belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut terkait permasalahan di Kampung Payung Makmur.
Sejumlah warga menilai Camat seharusnya bersikap netral dan menjadi penengah dalam konflik, bukan justru terkesan memihak atau membiarkan persoalan menggantung tanpa kejelasan hukum.
Masyarakat meminta agar pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) segera turun tangan untuk melakukan investigasi lapangan, dan tidak tinggal diam atas persoalan yang mencoreng citra pelayanan publik tersebut.
