Miglobalpos.com – Anggota DPRD Lampung dari Dapil 7 Lampung Tengah, Singga Ersa Awangga, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Lampung Tengah beberapa hari lalu.
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Saya atas nama DPRD Provinsi Lampung Dapil 7 Lampung Tengah sangat prihatin atas peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Saya berharap hal seperti ini tidak terulang kembali. Segala sesuatu seharusnya bisa dibicarakan secara musyawarah, secara baik-baik, tanpa harus menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda,” ujar Singga, Senin (19/5/2025).
Ia juga mengimbau agar masyarakat dan para kepala kampung di Lampung Tengah dapat menjalin komunikasi yang baik dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara-cara anarkis.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran aparat keamanan dalam merespons laporan masyarakat dengan sigap agar kejadian seperti pada 17 Mei lalu tidak kembali terjadi.
Terkait penyebab kerusuhan, Singga menyebut adanya dugaan kekecewaan masyarakat terhadap distribusi bantuan sosial berupa beras.
Ia mengatakan, ada informasi yang menyebut bantuan tersebut tidak sampai ke penerima dan diduga terjadi pemalsuan tanda tangan.
“Kami mendengar kabar dari media bahwa ada kekecewaan karena beras bantuan tidak sampai ke penerima. Bahkan, diduga ada pemalsuan tanda tangan. Namun, itu semua masih informasi sepihak. Pihak kepolisian tentu lebih tahu pasti bagaimana kebenarannya,” jelasnya.
Kendati demikian menurut informasi yang diterima bansos yang dimaksudkan tidak ada dalam waktu terakhir ditingkat desa.
“Kebetulan istri saya juga kepala kampung. Kata beliau, bantuan beras itu sudah tidak ada lagi sejak musim panen. Dulu memang ada bantuan beras El Nino, tapi sekarang sudah tidak ada,” jelasnya.
Ia pun meminta Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui camat maupun aparatur kampung terkait status dan keberadaan bantuan sosial.
“Saya menghimbau agar Dinas Sosial bisa menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat, apakah bantuan itu masih ada atau tidak. Jangan sampai masyarakat salah paham dan menganggap kepala kampung bermain dalam penyalurannya,” pungkasnya.
