Miglobalpos.com – Lembaga LAI- BPAN PROV Lampung sangat menyayangkan Tentang Laporan dugaan korupsi tahun 2024 di dinas pendidikan Kab Lampung Tengah yang ditujukan ke Kejari Lampung Tengah ,yang mendapatkan respon dan tanggapan yang dinilai janggal dan tak berilmbang.
Surat laporan tertulis yang disampaikan bapak Usman selaku lembaga LAI- BPAN PROV Lampung yang ditujukan ke Kejari Lampung Tengah dengan nomor : B-1880/l.8.15/fd/05/2025
Tentang tindak lanjut atas laporan dugaan korupsi tahun 2024 di dinas pendidikan kab lamteng dan mendapat balasan dari kasi pidsus Lampung Tengah pada …..mei 2025 yang berisikan
sehubungan dengan surat dari Komisi eksekutif badan penelitian aset negara daerah perihal pengaduan dugaan korupsi tahun 2024 di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Februari 2025 yang terima pihak Kejari pada tanggal 24 Februari 2023 mengingat hal tersebut di atas maka dengan surat ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan penelitian surat tersebut dan sudah kami beri waktu selama 30 hari sejak pelapor kami periksa tetapi pelapor belum memberikan data dukung dokumen pendukung perihal Laporan tersebut bahwa laporan pengaduan dari saudara belum dapat kami tindaklanjuti dikarenakan terhadap laporan tersebut tidak dilengkapi data dukung dokumen pendukung laporan berdasarkan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi petunjuk teknis nomor 2 tahun 2023 tentang penanganan laporan atau pengaturan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah dan surat Jaksa Agung muda tentang tindak pidana khusus nomor : B-1237/f/fd/1/06 /2009 tanggal 25 Juni 2008 tentang penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah yang masih pada tahap pelelangan pelaksanaan Sampai dengan pemeliharaan tidak boleh untuk dilakukan pemeriksaan.
Dari surat balasan tanggapan yang dikeluarkan oleh kasi pidsus Lampung Tengah ini dirasa sangat tidak layak dan diduga hanya sepihak dan tidak berimbang sebab dari bulan februari Usman Selaku pelapor sudah memberikan menyertakan data dukung serta dokumen pendukung yang sesuai dengan UUD nomor 43 Ta 2018 yang mana dalam laporan tersebut Usman selaku pihak dari lembaga LAI-BPAN sudah menyerahkan semua dokumen pada tanggal 25 februari 2025 ,pukul 11.00 wib yang diterima staf intelijen yang berupa :
1.Berkas
1.Flashdisk bukti /dokumen laporan pengaduan
1.berkas identitas pelapor
Dan jika bukti dokumen tersebut tidak memenuhi syarat kenapa waktu dipanggil pertama kami tidak dihimbau untuk melengkapi dokumen laporan,dan di bulan Mei ini baru diberi balasan seperti itu ,
Artinya dengan laporan dan bukti pendukung yang diberikan oleh Usman selaku Anggota LAI-BPAN ,kasi pidsus turun kelapangan guna menindaklanjuti laporan tersebut ,namun ini bukan turun kelapangan namun memberikan surat balasan yang memperlihatkan kelalaian dan kecerobohan dari kejari lampung tengah .
Saya Usman dari anggota LAI -BPAN PROV Lampung Sangat kecewa dengan para petinggi di Kejari Lampung Tengah
Ada apakah di balik misteri ini tentang laporan dugaan korupsi pada dinas pendidikan tahun 2024 . Tutupnya.
Tim
