Miglobalpos.com – Warga Desa Sungai Pinang Nibung, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir mulai mempertanyakan penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023–2024. Pasalnya, masyarakat menduga adanya sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran tersebut. Atas dasar itu, warga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa Kepala Desa berinisial KMU.
Hal ini disampaikan oleh perwakilan warga Dusun 1 dan Dusun 2 yang meminta namanya tidak disebutkan. Saat dikonfirmasi pada Sabtu (24/5/2025), ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 terdapat pembangunan 40 titik sumur bor dengan total anggaran sebesar Rp504.396.450. Namun, proyek tersebut banyak dikeluhkan warga karena kualitasnya buruk. “Airnya keruh, ada yang payau, dan mesinnya sudah rusak meskipun baru digunakan. Kami pakai mesin sanyo,” ujarnya kepada media ini.
Sementara itu, A., selaku Kaur Keuangan Desa, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp pada Senin (26/5/2025), membenarkan bahwa terdapat 40 titik sumur bor di tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp9.000.000 per titik.
Selain itu, penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan non-formal seperti PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah milik desa, yang dianggarkan sebesar Rp62.400.000, juga dipertanyakan. Seorang guru PAUD Ceria mengaku tidak pernah menerima bantuan dari desa, meski telah mengajukan permohonan perbaikan WC, meja kursi, dan tiang bendera. “Bahkan seragam saja tidak ada, jangankan seragam, selembar benang pun tidak kami terima. Kami hanya menerima honor Rp600.000 dibayar setiap tiga bulan sekali,” ujar guru tersebut dengan nada kecewa.
Keluhan lain datang dari warga terkait program bantuan beras ketahanan pangan tahun 2024. Warga Dusun 1 dan 2 mengaku diminta membayar Rp10.000 per karung melalui kepala dusun dengan alasan biaya operasional.
Tak hanya itu, seorang warga lainnya menyampaikan bahwa ia diminta uang sebesar Rp1.000.000 dengan janji akan mendapatkan bantuan program bedah rumah. “Memang tidak ada paksaan, tapi kami dijanjikan akan mendapat bantuan. Sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ungkapnya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan memeriksa kinerja kepala desa mereka. “Kami ingin keadilan dan transparansi. Mohon pihak berwenang periksa kades kami,” pinta warga.
Saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp pada Minggu (25/5/2025), Kades KMU merespons dengan nada tinggi. “Apa yang mau kamu tanyakan? Temui saya langsung, nanti saya tunjukkan semua yang ingin kamu tahu. Jangan banyak basa-basi,” tegasnya.
Rilis : tim
