Miglobalpos.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2025, yang berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).
Dalam sambutannya, Pj. Sekdaprov menegaskan bahwa reforma agraria tidak semata tentang pembagian sertifikat tanah, namun juga menyangkut penyediaan akses pendukung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pasar, permodalan, serta teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
“Reforma agraria harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan penataan aset dan akses, sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023,” ujar M. Firsada. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Lampung.
Ketua pelaksana kegiatan, Ramli, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan di Kakanwil BPN Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa fokus utama Rakor tahun ini meliputi penguatan kapasitas GTRA kabupaten/kota, peningkatan sinergi lintas sektor, serta integrasi program dan data yang lebih komprehensif dan kolaboratif.
Menurutnya, hasil yang ingin dicapai adalah tercapainya kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan reforma agraria, yang akan dituangkan dalam berita acara bersama seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas lembaga. Ia juga menyoroti keterkaitan reforma agraria dengan misi pembangunan Lampung 2025–2030, khususnya dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis desa dan menjadikan Lampung Lumbung Pangan Nasional.
“Kami berharap rapat ini dapat memperkuat kerja sama dan menghasilkan kebijakan yang implementatif serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Hasan.
