Miglobalpos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menguatkan hak pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia melalui putusan penting yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, pelaksanaannya di daerah seperti Pringsewu masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Iswanto, mengatakan pihaknya mendukung penuh semangat putusan MK tersebut, namun realisasi di lapangan membutuhkan kejelasan regulasi dan anggaran.
“Putusan MK itu ideal, pendidikan gratis termasuk di sekolah swasta. Tapi kami di daerah masih menunggu aturan turunannya. Karena sistem pendidikan kita saat ini masih mencantumkan unsur pembiayaan dari masyarakat,” ujar Iswanto, Kamis (12/6/2025).
Ia mencontohkan, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) saat ini, masyarakat masih disebut sebagai salah satu penanggung jawab pendidikan. Jika belum direvisi, maka masih ada ruang bagi sumbangan dari wali murid, selama tidak bersifat wajib.
Iswanto memastikan bahwa SD dan SMP negeri di Pringsewu sudah lama tidak lagi membebankan SPP kepada siswa.
“Bisa dibilang gratis, karena tidak ada SPP. Tapi tentu masih ada biaya lain seperti buku tulis, alat tulis, dan seragam. Itu masih menjadi tanggung jawab wali murid,” katanya.
Sementara itu, sekolah swasta di Pringsewu hingga kini masih bergantung pada partisipasi orang tua siswa dalam pembiayaan operasional.
“Swasta punya kebijakan sendiri karena dikelola yayasan. Mereka masih menerapkan iuran karena belum ada anggaran pengganti dari pemerintah. Tapi kalau nanti regulasi dan anggarannya jelas, tentu kami siap mengawal agar bisa diterapkan,” ucap Iswanto.
Ia juga menyoroti pentingnya membedakan antara pungutan dan sumbangan sukarela.
“Kami tidak mentolerir pungutan yang sifatnya wajib. Tapi kalau ada wali murid yang ingin menyumbang secara sukarela, itu sah-sah saja selama tidak mengikat,” kata Iswanto.
Sebagai informasi, putusan MK yang dibacakan pada 27 Mei 2025 itu memang belum langsung berlaku secara teknis.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, masih menghitung kebutuhan anggaran agar sekolah swasta juga bisa digratiskan, dengan proyeksi pelaksanaan baru akan mulai pada tahun 2026.
“Dengan kondisi keuangan dan struktur yang ada saat ini, kami hanya bisa menunggu arahan dan dukungan dari pusat,” ujar Iswanto.
