Miglobalpos.com – Kepengurusan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Lampung tengah dilanda kisruh internal. Sepuluh kepengurusan NPCI kabupaten/kota resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua NPCI Lampung, Iman Hendrik Setiawan, M.Pd.I.
Surat terbuka yang ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung dan NPCI Pusat itu menyuarakan berbagai pelanggaran yang dinilai menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, khususnya Pasal 11 ayat 2 huruf a, b, dan d tentang tugas dan kewajiban pengurus.
Salah satu hal yang disoroti adalah keputusan sepihak memberhentikan lima ketua NPCI kabupaten/kota tanpa surat teguran, klarifikasi, atau forum musyawarah. Tak hanya itu, atlet berprestasi yang meraih medali pun turut terkena imbas dengan diberhentikan tanpa alasan jelas.
“Kami sebagai pengurus daerah merasa tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah dilibatkan dalam rapat kerja, bahkan hasil Rakernas pun tidak disosialisasikan,” ujar, atlet paratenis meja sekaligus pengurus dari salah satu daerah, Sukiyatno melalui whatsapp, Jumat (13/6/2025).
Ketidakhadiran transparansi anggaran dan minimnya keterlibatan pengurus daerah dalam pengambilan keputusan menjadi keluhan utama.
“Kepengurusan ini seperti jalan sendiri tanpa melibatkan kami, yang justru membina atlet langsung di daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya bersama sembilan pengurus daerah lainnya telah mengajukan surat keberatan ke NPCI Pusat dan meminta pembentukan kepengurusan baru di Lampung dengan kepemimpinan yang lebih komunikatif dan demokratis.
“Banyak kawan kami diberhentikan sepihak tanpa pelanggaran apa pun. Rasanya seperti dipermalukan di depan para kepala Dispora daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, membenarkan adanya audiensi dari beberapa pengurus NPCI kabupaten/kota yang mengeluhkan kondisi organisasi. Namun ia menegaskan persoalan internal NPCI bukan menjadi ranah Dispora.
“Kami hanya sebagai mitra dan penyalur hibah. Urusan organisasi tetap menjadi domain NPCI sendiri. Namun, bila ada kisruh seperti ini, maka bantuan hibah sementara bisa kami tangguhkan,” ucapnya.
Ia menyarankan agar seluruh permasalahan dikembalikan pada aturan organisasi.
“Silakan adukan langsung ke NPCI Pusat dan kembalikan semua ke AD-ART. Di sana akan terlihat apakah langkah-langkah yang diambil sah atau tidak,” ujarnya.
Menurutnya, kisruh tersebut menjadi sorotan publik, terlebih karena menyangkut masa depan pembinaan atlet disabilitas di Lampung yang selama ini telah menunjukkan banyak prestasi di tingkat nasional.
