Miglobalpos.com – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap konsep masjid sebagai pusat pemberdayaan umat guna memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat menerima kunjungan pengurus Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (13/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, pengurus MRBJ memaparkan model pengelolaan masjid modern yang telah mereka terapkan, mencakup berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Di antaranya, penyaluran zakat, layanan kesehatan, pinjaman bergulir tanpa bunga bagi pelaku UMKM, pelatihan keterampilan, hingga pengelolaan unit usaha produktif berbasis masjid.
Model tersebut tidak hanya mengandalkan pemberian bantuan, tetapi juga fokus membangun kemandirian ekonomi komunitas berbasis masjid.
“Masjid memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat. Konsep ini sangat relevan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Firsada.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Lampung terbuka untuk menjalin kolaborasi dan mendukung replikasi model serupa di masjid-masjid utama di wilayah Lampung. Pemerintah juga akan mendorong koordinasi lebih lanjut melalui organisasi perangkat daerah, khususnya dalam penguatan kelembagaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), pelatihan manajemen masjid, serta pengembangan unit usaha berbasis komunitas.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memperkuat peran masjid sebagai motor penggerak pemberdayaan umat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam paparannya, pengurus MRBJ menjelaskan keberhasilan program Qardh al-Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang telah berjalan selama lima tahun. Program ini berhasil membina 1.700 kepala keluarga (KK) mustahik dengan total dana bergulir hampir Rp7,5 miliar.
“Awalnya program ini hanya menjangkau 18 KK. Tapi berkat pengelolaan yang disiplin dan berbasis data, sekarang penerima manfaat tersebar di 43 RT di tiga kecamatan,” ujar perwakilan pengurus.
Pinjaman berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta per pelaku usaha kecil, dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Bahkan, para penerima manfaat secara sukarela turut menyumbang infak yang terkumpul hingga Rp250 juta dalam lima tahun terakhir.
Tak hanya itu, MRBJ juga membentuk Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) yang sepenuhnya dikelola untuk mendukung operasional dan kegiatan masjid. Ekosistem usaha masjid ini mencakup UMKM binaan hingga kerja sama dengan pondok pesantren, menjadikan masjid mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada kotak amal.
“Semua ini bukan sekadar wacana, tapi program nyata yang otonom dan berkelanjutan,” tegas pengurus MRBJ.
