Miglobalpos.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara tegas memperjuangkan nasib petani dan pengusaha singkong dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025), di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Didampingi para petani dan pengusaha singkong, Gubernur Mirza menyampaikan aspirasi mereka terkait perlunya kebijakan nasional yang berpihak kepada sektor singkong, mengingat sedikitnya 800.000 keluarga di Lampung bergantung hidup dari komoditas ini.
“Singkong adalah komoditas utama Lampung selain padi dan jagung. Lampung menyumbang 51 persen dari produksi singkong nasional, yaitu sebesar 7,9 juta ton. Dari total PDRB Lampung sebesar Rp483 triliun, sekitar Rp50 triliun berasal dari singkong dan turunannya,” paparnya.
Mirza menegaskan bahwa langkah konkret telah dilakukan melalui Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan harga pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mengukur kadar pati. Namun, ia menyayangkan belum adanya dukungan regulasi nasional yang melindungi harga dan tata niaga singkong, membuat posisi petani tetap rentan.
“Petani senang, tapi pengusaha mengeluh karena harga ini membuat bisnis mereka tidak kompetitif. Akibatnya, pabrik tutup, panen tidak terbeli, dan harga anjlok kembali,” ujar Gubernur Mirza.
Ia juga menyoroti praktik impor tepung tapioka yang dinilai merusak pasar domestik. “Saya tanya pengusaha, kenapa tidak bisa beli? Mereka jawab, karena tepung tapioka impor jauh lebih murah dan tidak dikenakan pajak masuk,” katanya.
Mirza memperingatkan bahwa bila pemerintah pusat tidak segera mengintervensi, maka petani akan meninggalkan singkong sebagai komoditas. “Kalau ini terjadi, kita akan tergantung pada impor,” tegasnya.
Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Lampung, Welly Soegiono, dan Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, sepakat menuntut penghentian impor singkong dan produk turunannya.
“Kesimpulan terbaik adalah stop impor,” kata Welly. Ia mengungkapkan bahwa saat ini petani hanya menerima Rp400–Rp500 per kilogram karena sistem tengkulak yang tidak transparan.
“Pak Gubernur sudah menentukan harga Rp945 per kilogram, tetapi di lapangan petani hanya terima setengahnya,” ujar Welly, seraya menyebut bahwa sebagian tengkulak merupakan kaki tangan perusahaan untuk menekan harga bahan baku.
PPTTI bersama Pemerintah Provinsi dan para bupati tengah merumuskan sistem distribusi baru agar tata niaga singkong lebih berpihak pada petani.
Menanggapi hal ini, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa DPR sedang merumuskan dua undang-undang penting, salah satunya RUU tentang Pangan, yang akan mengklasifikasikan singkong sebagai bahan pangan strategis.
“Singkong akan kita masukkan sebagai bahan baku pangan strategis agar dilindungi dalam regulasi nasional,” tegas Firman. Ia juga menambahkan, dalam RUU tersebut, Bulog akan berperan sebagai penyangga harga dan buffer stock singkong.
“Bulog nantinya akan membeli singkong untuk menstabilkan harga. Ini langkah penting untuk melindungi petani dan keberlangsungan industri singkong nasional,” pungkasnya.
