Padang Lawas, Miglobalpos.com – Dugaan penyelewengan Dana Desa kembali mencuat di Sumatera Utara. Kali ini, kasus tersebut diduga terjadi di Desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sumatera Utara menyatakan tengah menyiapkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum (APH) terkait indikasi penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
Rincian Penyaluran Dana Desa Sihaporas 2024:
| Keterangan | Nilai (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Pagu Anggaran | 734.488.000 | 100 |
| Penyaluran Tahap 1 | 356.453.800 | 48,53 |
| Penyaluran Tahap 2 | 378.034.200 | 51,47 |
| Penyaluran Tahap 3 | 0 | 0,00 |
Penggunaan Anggaran Desa Sihaporas:
| Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 35.300.000 |
| Dukungan PAUD (APE, Sarana, dll) | 63.843.200 |
| Ketahanan Pangan Tingkat Desa | 188.255.600 |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 69.055.000 |
Meski dana telah tersalurkan hingga tahap kedua, sejumlah warga menyampaikan keluhan karena realisasi program di lapangan belum tampak maksimal. Sejumlah fasilitas desa dan proyek pembangunan yang dijanjikan masih belum terealisasi sebagaimana mestinya.
Ketua LPK Sumut, Hasanuddin Harahap, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran desa tersebut.
“Kami menemukan indikasi kejanggalan dalam pemanfaatan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar ini. Dalam waktu dekat, laporan resmi akan kami sampaikan ke kejaksaan dan kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Landasan Hukum dan Ancaman Pidana
Kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 3 UU Tipikor menyatakan:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.”
Selain itu, sanksi administratif dan pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 dan Pasal 78, yang mengatur tata kelola keuangan desa dan konsekuensi hukum bagi pelanggarannya.
Langkah Selanjutnya
LPK Sumut memastikan laporan tersebut akan disertai dokumen pendukung hasil investigasi di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Sihaporas dan aparat kecamatan setempat belum memberikan keterangan resmi.
Rilis: Tim Investigasi
