Miglobalpos.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki (Abas), mendesak pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan penyerapan jagung yang mewajibkan kadar air maksimal 14 persen. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada petani, terutama saat musim hujan yang menyulitkan proses pengeringan.
“Petani jagung tidak bisa menikmati HPP Rp5.500 per kilogram karena kadar airnya selalu jadi alasan. Ini tidak adil, sementara petani padi bisa menjual tanpa syarat,” tegas Abas.
Fakta di Lapangan: Pengeringan Jadi Masalah Serius
Jagung petani di Lampung, yang memiliki kadar air sekitar 34–35 persen, hanya bisa diturunkan hingga 17 persen melalui jemur manual. Untuk mencapai 14 persen, dibutuhkan dryer modern, yang jumlahnya sangat terbatas dan mahal.
“Petani butuh waktu, cuaca bagus, dan biaya tambahan hanya demi memenuhi syarat yang tidak semua daerah mampu penuhi,” jelasnya.
Dulu Tanpa Syarat, Sekarang Tertahan Surat
Abas menyebut bahwa pada Februari–April 2025, Bulog masih menyerap jagung dengan HPP tanpa syarat kadar air, sesuai arahan Presiden. Namun sejak Mei, Bapanas mengeluarkan surat edaran yang mengubah segalanya.
“Kebijakan ini harus dikaji ulang. Kalau padi bisa dibeli apa adanya, kenapa jagung tidak? Ini soal keberpihakan terhadap nasib petani,” ujarnya lagi.
Komunikasi Lintas Wilayah: Petani Jagung Harus Bersatu
Ahmad Basuki mengaku telah menjalin komunikasi dengan Komisi II DPRD Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah yang juga merupakan daerah penghasil jagung. Ia mengusulkan gerakan bersama menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat dan Bapanas.
“Kami ingin petani jagung tersenyum. Harga di lapangan pun bervariasi dari Rp3.000–Rp5.500/kg, tergantung kadar air. Ini ketimpangan yang harus diatasi,” tegasnya.
Bulog Siap Beli, Tapi Tunggu Surat
Dalam rapat bersama Komisi II, pihak Bulog menyatakan bersedia menyerap jagung dengan berbagai kadar air asalkan ada surat resmi dari Bapanas. Saat ini, keputusan sepenuhnya tergantung kebijakan pusat.
“Kami harap pemerintah pusat segera dengar suara dari bawah. Petani jagung butuh kejelasan, bukan sekadar janji,” pungkas Abas.
