Miglobalpos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mencatat realisasi belanja daerah pada 2024 mencapai 82,80 persen atau sebesar Rp2,43 triliun dari total pagu anggaran Rp2,93 triliun.
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan rincian belanja itu mencakup belanja operasional Rp2,06 triliun dari pagu Rp2,46 triliun (83,52 persen), belanja modal Rp353,59 miliar dari pagu Rp447,48 miliar (79,02 persen) dan belanja tak terduga Rp15,44 miliar dari pagu Rp19,66 miliar (78,56 persen).
“Penggunaan anggaran ini dilakukan secara terukur dan efisien,” kata Wali Kota dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2024 di Bandarlampung, Selasa.
Ia menambahkan realisasi penerimaan pembiayaan pada 2024 tercatat Rp17,89 miliar atau 64,15 persen dari target, dan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp38,58 miliar dari anggaran Rp41,50 miliar.
“Pemerintah Kota Bandarlampung juga mencatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp18,81 miliar yang akan menjadi modal penting untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya,” kata dia.
Namun demikian, Wali Kota Bandarlampung itu juga mengakui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu tercatat masih belum maksimal, dengan capaian 66,16 persen dari target Rp1,08 triliun.
“Capaian PAD hanya sebesar Rp716,58 miliar dari target awal Rp1,08 triliun menjadi perhatian serius, mengingat PAD merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang menggambarkan kemandirian fiskal suatu daerah, sehingga hal ini harus dioptimalkan pada tahun-tahun berikutnya,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung Muhammad Darmawansyah menyampaikan bahwa upaya peningkatan PAD harus menjadi prioritas strategis dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Ia pun mengusulkan adanya optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset yang masih memiliki ruang perbaikan signifikan untuk meningkatkan potensi PAD.
“Maka kami mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD serta peningkatan sistem pengawasan dan transparansi dalam proses pemungutan dan pelaporan pendapatan daerah,” kata dia.
