Pekanbaru, Miglobalpos.com –Seorang debitur bernama Andi Putra resmi melaporkan Kepala Cabang PT Buanafinance Pekanbaru beserta enam debt collector ke pihak kepolisian. Laporan ini terkait dugaan perampasan kendaraan miliknya, meski cicilan mobil disebut telah dilunasi.
Peristiwa ini bermula pada 4 Juni 2025. Saat itu, Yogi, sopir Andi Putra, didatangi dua orang tak dikenal yang mengaku sebagai perwakilan PT Buanafinance di kediamannya, wilayah hukum Polres Padang Panjang. Mereka menyampaikan bahwa mobil Pajero milik Andi Putra menunggak pembayaran. Yogi, yang tidak mengetahui urusan cicilan karena hanya sopir, menyarankan agar penagih langsung menghubungi pemilik mobil.
Namun, menurut keterangan Yogi saat menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Padang Panjang pada Rabu (2/7/2025), kedua debt collector tersebut tetap memaksa dirinya serta mobil tersebut ikut ke sebuah lokasi di Nagari Jambu Air. Setibanya di sana, jumlah debt collector bertambah menjadi enam orang.
Di lokasi tersebut, mereka mengambil kunci kontak dan STNK mobil dengan dalih ingin memeriksa kondisi kendaraan. Dalam kondisi tertekan, Yogi menyerahkan keduanya. Tak lama kemudian, ia dipaksa menandatangani Surat Berita Acara Penyerahan Kendaraan, meskipun ia tidak memahami isi dokumen tersebut.
Mendengar kejadian itu, Andi Putra mengaku kaget dan kecewa. Pasalnya, menurutnya, cicilan mobil tersebut baru menunggak satu bulan dan sudah dibayarkan tepat pada tanggal 4 Juni 2025, bertepatan dengan hari perampasan kendaraan. “Ada apa sebenarnya dengan Buanafinance? Ini sangat merugikan,” ujarnya.
Keesokan harinya, Andi Putra mendatangi kantor Buanafinance untuk menanyakan mobilnya. Namun, ia justru diminta membayar biaya penarikan Rp35 juta dan deposito Rp100 juta untuk enam bulan ke depan. Merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil, Andi menolak permintaan tersebut.
Tidak terima, Andi kemudian melaporkan kejadian ini ke Asosiasi Perlindungan Konsumen Indonesia (APKI) di Jakarta. Ketua Umum APKI, Ujang Kosasih SH, membenarkan adanya pengaduan tersebut. Menurutnya, APKI akan mendampingi Andi Putra untuk menempuh jalur hukum dan mengadukan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ujang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan PT Buanafinance Pekanbaru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai langkah awal, APKI telah membuat laporan polisi di Polres Padang Panjang dengan nomor LP/B/65/VII/2025/SPKT, tertanggal 2 Juli 2025.
Selain itu, APKI juga telah mengirimkan surat resmi kepada OJK untuk meminta penghentian operasional PT Buanafinance Pekanbaru karena dianggap telah merugikan konsumen.
Ujang Kosasih mengapresiasi respons cepat jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang atas laporan masyarakat ini, sekaligus berharap agar praktik-praktik penagihan ilegal dan premanisme di wilayah tersebut segera ditindak tegas.
Rilis : tim
