Miglobalpos.com – Dugaan aroma tak sedap dalam pengelolaan Dana Desa kembali tercium di Kabupaten Kampar. Kali ini, dugaan tersebut menyeruak di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir. Berdasarkan data penyaluran Dana Desa tahun 2024, ditemukan sejumlah kejanggalan, khususnya di pos pemberdayaan masyarakat yang menyedot anggaran besar tanpa bukti nyata di lapangan.
Desa berstatus “Maju” ini menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp 1.174.863.000, yang telah dicairkan dalam dua tahap. Berikut rinciannya:
📌 Informasi Penyaluran Dana Desa Sekijang 2024
| No | Tahap | Jumlah (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tahap 1 | 545.859.600 | 46,46% |
| 2 | Tahap 2 | 629.003.400 | 53,54% |
| 3 | Tahap 3 | 0 | 0,00% |
📌 Rincian Penggunaan Dana Desa (Diduga Bermasalah)
| No | Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan Posyandu (dua kali anggaran dicairkan) | 19.200.000 |
| 2 | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa (4 paket kegiatan) | 219.449.500 |
| 3 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 2.880.000 |
| 4 | Pemeliharaan Jalan Desa | 10.927.000 |
| 5 | Pengadaan Sarana/APE PAUD & Non-Formal (Pemberdayaan) | 274.949.000 |
| 6 | Kegiatan Keadaan Mendesak | 64.800.000 |
| 7 | Bantuan Perikanan (dua kali anggaran dicairkan) | 41.625.000 |
📌 Modus Lama, Rakyat Kembali Jadi Korban
Sorotan paling tajam publik mengarah ke pos pemberdayaan, khususnya anggaran Pengadaan Sarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal yang mencapai Rp 274.949.000. Nilai fantastis itu diduga hanya tercatat di atas kertas.
Sejumlah warga Desa Sekijang mengaku tak pernah melihat alat peraga baru yang dimaksud.
“Mainan anak-anak dari dulu itu-itu saja, nggak pernah ada yang baru. Kalau anggarannya sampai ratusan juta, barangnya ke mana?” ungkap salah seorang tokoh masyarakat.
Lebih memprihatinkan, Penyelenggaraan Posyandu yang disebut-sebut dua kali dicairkan anggarannya, hampir tak terlihat aktivitasnya. Bahkan, kader Posyandu mengaku belum menerima insentif sesuai anggaran.
📌 Aktivis Minta Inspektorat dan Kejaksaan Bertindak
Aktivis antikorupsi Kampar, Andi Rahman, turut angkat suara. Ia menilai, pengelolaan Dana Desa Sekijang layak masuk ranah hukum.
“Kalau pengadaan APE senilai Rp 274 juta itu benar, mana buktinya? Kalau tidak, itu jelas korupsi anggaran pemberdayaan. Pelanggaran berat,” tegas Andi.
Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk segera melakukan audit dan penyelidikan.
“Jangan biarkan masyarakat terus dibohongi laporan fiktif. Ratusan juta itu uang rakyat, bukan milik oknum perangkat desa,” tandasnya.
Rilis: Tim Investigasi
