Miglobalpos.com – Rencana pemerintah menerapkan pemungutan pajak bagi penjual atau pelaku UMKM di platform e-commerce mendapat perhatian serius tak terkecuali dari kalangan politisi di DPR.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengatakan UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia terlebih pasca Covid-19.
“Tentunya diperlukan kajian serius mengenai hal ini, hal yang perlu kita pahami bersama bahwa keberlangsungan usaha para pelaku UMKM terutama pasca pandemi adalah hal yang perlu disyukuri dan perlu dijaga dengan kebijakan yang bijaksana,” ujar politisi PKB yang akrab disapa Nunik tersebut, dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis (10/7/2025).
Nunik menilai pemberlakuan pajak baru bagi pelaku UMKM dikhawatirkan akan menjadi penghambat pertumbuhan UMKM dan ekonomi secara keseluruhan serta berpotensi untuk menambah beban masyarakat.
“Hal ini tentunya perlu dikaji ulang ditengah situasi ekonomi yang masih berat, semua pihak perlu menahan diri,” kata Nunik.
Politisi PDIP Novita Hardini juga mengungkapkan pendapatnya terkait rencana pemerintah melakukan pemungutan pajak e-commerce UMKM.
“Saya kurang setuju. UMKM itukan masih mikro, belum tentu juga penghasilannya selalu profit. Syukur-syukur masih bisa makan justru bagaimana sekarang agar mereka bisa terus berjualan untuk bisa makan,” kata Novita, dikutip dari akun Instagram DPR RI.
Senada politisi Gerindra Rahayu Saraswati menilai, terkait wacana ini tentunya harus dikaji secara mendalam dan tentunya harus berpihak kepada usaha lokal.
“Hal ini tentu akan menjadi catatan dan bahan evaluasi, hal yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita mendukung produk lokal kita tanpa merugikan mereka,” ujarnya dilansir akun Instagram DPR RI.
Rahayu menambahkan perlu kajian bersama yang memastikan adanya kejelasan bagi para pelaku usaha mikro.
Sebelumnya Kementerian Keuangan menyatakan tengah menggodok terkait kebijakan yang dimaksud.
Kebijakan yang sama juga bertujuan memberikan perlakuan yang sama dan adil (level playing field) bagi para pelaku UMKM atau penjual baik di platform online maupun penjual offline.
Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen.
UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.
