Miglobalpos.com – Pemerintah Kota Bandarlampung tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang akan melarang aktivitas komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di wilayahnya. Wali Kota Eva Dwiana menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan moral, budaya, dan agama di tengah masyarakat, khususnya untuk melindungi generasi muda dari pengaruh perilaku menyimpang.
“Kami segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Bandarlampung guna membahas rancangan perda tersebut,” kata Eva Dwiana, Kamis (10/7/2025). Ia menambahkan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan perlu diperkuat hingga ke tingkat bawah, termasuk RT, lurah, linmas, camat, bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.
“Bunda tegaskan kepada seluruh RT, lingkungan, linmas, lurah, camat, Babinsa, Babinkamtibmas. Kota Bandarlampung harus dicek. Kalau ada pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak terduga, harus langsung turun ke lapangan. Harapan kita jelas, menghilangkan LGBT dari Bandar Lampung,” kata Eva.
Ia juga meminta masyarakat agar aktif melapor jika melihat tanda-tanda aktivitas menyimpang.
“Kalau ada yang mencurigakan, lapor ke kita, ke RT, ke lingkungan, atau langsung ke Bapak Binsar Kartimas supaya bisa ditangani,” katanya, menegaskan.
Eva Dwiana menjelaskan, Pemkot Bandarlampung telah menjalin kerja sama dengan Polresta untuk memperkuat pemantauan dan penindakan terhadap potensi aktivitas LGBT. Selain itu, Eva menyampaikan pemantauan lingkungan secara menyeluruh (monitoring dan pembersihan) juga akan segera dilakukan.
“Sebentar lagi kita akan monitoring dan cleaning semua lingkungan di Bandar Lampung,” katanya, menambahkan.
Terkait edukasi, Eva Dwiana menegaskan rencana untuk menyasar sekolah-sekolah dalam program sosialisasi. Ia menyebut akan menggandeng Kapolres, Dandim, dan Kajari untuk menyampaikan pentingnya pendidikan etika, pergaulan, dan nilai-nilai agama kepada para pelajar.
“Oh iya, ini kita mau datang ke sekolah-sekolah. Kita akan tekankan bahwa agama itu prioritas utama bagi anak-anak sekolah,” ujar Eva.
Rancangan perda ini, menurut Eva, sedang dalam pembahasan dan ditargetkan segera disahkan.
“Insya Allah minggu depan sudah kita keluarkan,” katanya, menambahkan.
Sebelumnya, Polda Lampung melalui Ditreskrimsus mengungkap dua grup media sosial bertema LGBT, yakni “Grup Gay Lampung” dan “Grup Gay Bandarlampung”, yang telah aktif sejak 2017 dengan puluhan ribu anggota. Polisi mengamankan tiga tersangka yang berperan sebagai admin dan penyebar konten pornografi.
Langkah Pemkot Bandarlampung ini pun menuai perhatian publik karena merupakan bagian dari upaya penegakan nilai moral dan agama di tengah masyarakat. Pemerintah berharap keterlibatan semua pihak dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perilaku menyimpang.,
