Mentok, Bangka Barat, Miglobalpos.com – Aktifitas penggorengan pasir timah yang diduga ilegal di wilayah Mentok, tepatnya di jalan raya Muntok – Pelabuhan Tanjung Kalian, Gang Culong. Lokasi ini diketahui sebagai milik seseorang bos berinisial BJ, warga Mentok yang disebut-sebut sebagai pemain lama dalam dunia pertambangan dan pengelohan pasir timah.
Pantauan tim media di lokasi, mendapati adanya aktivitas pengolahan pasir timah secara manual di tempat tersebut yang sudah di siap kan oleh bos Inisial BJ ,Terlihat pasir timah dan tungku penggorengan aktif beroperasi dengan tenaga kerja yang melakukan proses pemurnian.
Namun, hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda legalitas atau dokumen resmi dari instansi berwenang yang mengizinkan aktivitas tersebut. Kamis (10/07/2025).
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa aktivitas penggorengan pasir timah ini telah berlangsung cukup lama dan berjalan secara terbuka. Ironisnya, hingga kini tidak tampak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) maupun instansi berwenang. Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran atau unsur kesengajaan oleh pihak APH dalam menindaklanjuti aktivitas ilegal ini.
“BJ itu bukan nama baru di dunia pertambangan dan pemggorengan timah. Sudah sejak lama bermain dan seolah-olah tidak tersentuh hukum,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai referensi, jika aktivitas penggorengan pasir timah tersebut benar dilakukan tanpa izin, maka BJ berpotensi melanggar sejumlah aturan dan perundang-undangan, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Pasal 158:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau izin lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109:
”Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).”
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya mendapatkan klarifikasi langsung dari BJ sebagai pemilik usaha/tempat/lokasi, serta pihak Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Satpol PP Kabupaten Bangka Barat.
Rilis : Tim
