Miglobalpos.com – Babak baru dalam sengketa hubungan industrial antara seorang karyawan, Pahrizal, dengan PT Mega Auto Central Finance (MACF) Baradatu bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.
Tim dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Way Kanan dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang yang digelar pada Rabu (09/07/2025).
Kesaksian tim Disnakertrans menjadi salah satu agenda krusial dalam perkara yang terdaftar dengan nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Tjk. Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan keterangan ahli di hadapan majelis hakim mengenai proses penyelesaian sengketa yang telah ditempuh sebelum kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.
Tim yang memberikan kesaksian terdiri dari para pejabat yang menangani langsung proses mediasi, yakni: Rahmat, S.Pd., M.M. selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Sri Marleni, S.H., M.M, sebagai Mediator Hubungan Industrial Muda, Tukini, S.E., M.M sebagai Mediator Hubungan Industrial Muda.
Kehadiran mereka turut didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk dukungan dan tanggung jawab institusional.
Ditemui RRI, Jum’at (11/07/2025) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Rahmat, menjelaskan secara rinci latar belakang mengapa kasus ini harus berlanjut ke meja hijau. Menurutnya, sengketa ini telah melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
“Kasus ini telah kami tangani melalui proses penyelesaian tripartit, di mana Disnakertrans bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak pekerja (Pahrizal) dan pihak perusahaan (PT MACF Baradatu),” ungkap Rahmat.
Namun, dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (deadlock). Karena tidak ada titik temu, Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Way Kanan mengambil langkah berikutnya sesuai prosedur.
“Sesuai peraturan, jika mediasi gagal, kami akan mengeluarkan anjuran tertulis kepada kedua belah pihak,” jelas Rahmat. “Namun, dalam batas waktu 10 hari kerja yang ditetapkan undang-undang, tidak ada tanggapan dari kedua belah pihak untuk menerima anjuran tersebut.”
Kegagalan para pihak untuk merespons anjuran inilah yang secara otomatis membuka jalan bagi pelimpahan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat provinsi.
Rahmat menambahkan, setelah proses mediasi di tingkat kabupaten berakhir, pihak pelapor (Pahrizal) menunjuk Serikat Pekerja sebagai kuasa hukumnya untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.
“Selanjutnya, kami dari Disnakertrans Kabupaten Way Kanan diminta oleh pihak pelapor melalui kuasa hukumnya untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan di PHI Provinsi Lampung,” terangnya.
Peran tim Disnakertrans sebagai saksi ahli adalah untuk memvalidasi dan menerangkan kepada majelis hakim bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan telah disampaikannya keterangan dari para saksi, termasuk saksi ahli dari Disnakertrans, proses persidangan kini memasuki tahap akhir.
“Proses pembuktian dan kesaksian telah selesai. Saat ini, kami semua tinggal menunggu putusan dari majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Lampung,” pungkas Rahmat
