Miglobalpos.com – Seorang distributor pupuk bersubsidi asal Karang Pucung bernama Puying diduga menyalurkan pupuk subsidi kepada pemilik kios (Amarudin) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atas nama Suhaimi di wilayah Sukamaju, Kecamatan Way Sulan, Lampung Selatan dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Praktik ini disebut-sebut merugikan petani kecil demi keuntungan sepihak. Kejadian ini terungkap pada Jumat, 11 Juli 2025.
TR, salah seorang petani padi di Kecamatan Way Sulan yang mengelola lahan seluas setengah hektare, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi di awal musim tanam.
Ia menjelaskan bahwa pemupukan awal menggunakan pupuk Urea, lalu dilanjutkan dengan NPK sekitar 20 hari kemudian. Namun, ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan sangat terbatas, sementara harganya melambung tinggi.
“Kalau pas ada, kami beli. Tapi seringnya nggak ada, kalaupun ada harganya sudah mahal. Kami harus beli lewat koordinator kelompok tani seharga Rp135.000 sampai Rp145.000 per sak 50 kilogram. Padahal HET-nya cuma Rp112.500 untuk Urea dan Rp115.000 untuk NPK,” ungkap TR, Kamis 3 Juli 2025.
Berdasarkan ketetapan pemerintah tahun 2025, HET pupuk subsidi jenis Urea ditetapkan Rp2.250 per kilogram atau Rp112.500 per sak 50 kg.
Sementara untuk pupuk NPK, Rp2.300 per kilogram atau Rp115.000 per sak. Namun faktanya, harga pupuk subsidi di lapangan jauh melampaui ketentuan tersebut.
TR mengaku tidak memahami alasan pihak kelompok tani menjual pupuk subsidi di atas harga resmi.
Namun karena kebutuhan pupuk untuk tanaman padi sangat mendesak, ia dan petani lainnya terpaksa membeli meski harga tidak sesuai ketentuan.
“Mau bagaimana lagi? Daripada tanaman tidak dipupuk, ya tetap beli meskipun mahal. Sementara pupuk non-subsidi harganya lebih mahal lagi,” ujar TR.
Hal serupa disampaikan petani lain di daerah tersebut. Ia menyayangkan kondisi tersebut dan mempertanyakan peran kelompok tani yang justru memperberat beban petani.
“Kecewa sekali. Pupuk subsidi dijual di atas HET. Padahal seharusnya kelompok tani membantu petani kecil, bukan malah memberatkan. Kalau begini, sama saja beli pupuk di pasar umum,” keluh seorang petani lainnya.
Para petani di Kecamatan Way Sulan berharap pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan, melakukan pengawasan ketat, dan memastikan distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran.
Mereka meminta agar harga jual sesuai HET dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Ketentuan Hukum:
Sebagai informasi, praktik penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi melanggar ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bersubsidi tidak sesuai ketentuan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp50 miliar.
(Ag.S)
