Miglobalpos.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung mengingatkan kepada pemerintah daerah agar penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) tepat waktu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto saat menjadi narasumber dalam dialog di RRI Bandarlampung, Jumat (11/7/2025).
“Kami ingin mengedukasi kepada masyarakat, pada umumnya dan juga mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa dana transfer itu adalah bagian dari dana APBN yang memang sengaja dialokasikan untuk pembangunan di wilayah Lampung,” kata Purwadhi.
“Harapan kami dana-dana transfer tadi bisa dicairkan tepat waktu, tidak mendekati akhir tahun anggaran. Kenapa? Supaya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya, menambahkan.
Dia menekankan keterlambatan pencairan dana transfer, terutama jika mendekati akhir tahun anggaran akan mengurangi efektivitas pemanfaatannya.
“Kalau pencairannya nanti mepet-mepet di akhir tahun anggaran, berarti masyarakat sudah tidak punya waktu lagi atau kehilangan kesempatan untuk menikmati di tahun ini. Karena tahun depan pasti akan ada alokasinya lagi,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan hingga 30 Juni 2025 rata-rata realisasi transfer ke daerah di Lampung sudah mencapai 50,7 persen.
“Jadi sudah cukup bagus. Kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah lumayan bagus semester satu ini sudah mencapai 50,7 persen,” ujarnya.
Di sisi lain dia juga menjelaskan capaian penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa 2025. Untuk DAK Fisik tahap 1, dia menyebutkan hingga saat ini masih belum ada pengajuan syarat salur yang diterima oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Kalau DAK fisik memang batas akhir penyampaian syarat salur tahap 1 adalah tanggal 22 Juli 2025. Jadi masih 11 hari lagi. Ini memang belum banyak yang menyampaikan secara agregat masih nol di tata usaha kami. Nah harapan kami jangan sampai mepet-mepet tanggal 22, kalau bisa tanggal 15 Juli sudah ke KPPN,” jelas dia.
Sementara untuk dana desa, kata Purwadhi, pada tahap 1 sudah mencapai 100 persen. “Apresiasi untuk pemerintah daerah yang sudah bisa mendorong percepatan penyaluran dana desa tahap satu. Nah harapan kami yang tahap dua pun nanti juga jangan sampai dengan akhir tahun tadi,” ucapnya.
“Memang untuk tahap dua dana desa itu batas akhirnya mendekati akhir tahun anggaran. Tapi itu sekali lagi batas akhir. Apabila pemerintah daerah itu bisa melengkapi syarat salur dana desa tahap dua di bulan-bulan depan, itu akan sangat bagus sekali, sehingga bisa segera dinikmati oleh masyarakat tadi” kata dia, menambahkan.
Dia berharap ke depan kerja sama antara DJPb, KPPN dan pemerintah daerah bisa terus terjaga dengan baik.
“Syukur-syukur bisa lebih baik dan penyalurannya bisa semakin cepat dan dijaga tata kelola yang baik, tidak ada manipulasi data, tidak ada fraud, akuntabel dan prudent, sehingga nanti kita tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum,” katanya, mengakhiri.
Dalam dialog bersama RRI Bandarlampung, selain Kepala Kanwil DJPb, Purwadhi Adhiputranto yang menjadi narasumber, empat kepala KPPN di Lampung juga menjadi narasumber yakni Kepala KPPN Bandarlampung, Jauhari, Kepala KPPN Metro, Wawan Hermawan, Kepala KPPN Kotabumi, Tejo Prakosa, dan Kepala KPPN Liwa, Maria Lucky Ariana.
