Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Gelar Pembinaan Sarana HI

Kab/Kota, Terbaru, Utama3424 Dilihat

Miglobalpos.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Way Kanan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan pembinaan sarana Hubungan Industrial (HI) dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di beberapa perusahaan, yaitu PT. Pesona Sawit Makmur (PT PSM), PT. Palm Lampung Perkasa (PT PLP), dan CV. Bukit Multi Anugrah, Selasa (15/07/2025)

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Disnakertrans Kabupaten Way Kanan, Rahmat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perusahaan serta pekerja tentang pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan penyelesaian perselisihan yang efektif.

Dijelaskan Rahmat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial dapat berupa Perselisihan Hak: perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak pekerja atau perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perselisihan Kepentingan: perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja,”kata Rahmat.

Ia mengatakan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja.

“Perselisihan Antar Serikat Pekerja: perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain dalam satu Perusahaan,”jelasnya.

Lebih lanjut Rahmat mengatakan Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui mediasi, yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Disnakertrans.

Mediator akan memanggil pihak yang berselisih dan menyarankan agar mereka melakukan perundingan secara bipartit sebelum sidang mediasi dilakukan ².

Dengan adanya pembinaan sarana hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diharapkan perusahaan dan pekerja dapat lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hubungan industrial dapat berjalan harmonis dan produktif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *