Miglobalpos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah merupakan landasan utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/07/2025).
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” ujar Menteri Nusron di hadapan jajaran BPK. Ia menekankan bahwa tanpa jaminan kepastian lahan, seluruh rencana ketahanan pangan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menteri Nusron menjelaskan empat strategi utama Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Strategi pertama adalah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang memastikan bahwa lahan pertanian tetap dipertahankan untuk kegiatan produksi pangan. Strategi kedua adalah penerapan skema Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang terbukti mampu menekan alih fungsi lahan sawah secara signifikan. Nusron mengungkapkan bahwa sebelum skema LSD diterapkan, alih fungsi lahan sawah bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Namun, sejak kebijakan LSD berjalan, dalam empat tahun terakhir alih fungsi hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. “Selama saya menjabat, saya belum pernah menandatangani satu pun izin alih fungsi LSD,” tegasnya.
Strategi ketiga adalah optimalisasi tanah telantar dan tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah habis. Lahan-lahan ini akan dipetakan dan disiapkan untuk redistribusi kepada masyarakat, terutama kelompok tani, dalam rangka memperluas akses tanah pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Strategi keempat adalah percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Nusron menekankan bahwa tata ruang yang akurat sangat penting agar kebijakan lintas sektor seperti pangan, perumahan, energi, dan industri tidak saling tumpang tindih.
Dalam kesempatan tersebut, selain Menteri ATR/BPN, hadir pula sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga lainnya sebagai pemateri, seperti Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Menteri Nusron turut didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kartika Sari.
Dengan keempat strategi tersebut, Kementerian ATR/BPN optimistis target swasembada pangan nasional dapat tercapai. Nusron menutup paparannya dengan menyampaikan harapan agar program-program ketahanan pangan berbasis lahan ini dapat terlaksana secara konsisten dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
