Miglobalpos.com – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia membahas percepatan migrasi perizinan usaha penangkapan ikan dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/7/2025).
Pertemuan tersebut turut membahas strategi penyelesaian permasalahan kapal perikanan yang belum memiliki izin operasional. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP, Ukon Ahmad Furkon, yang mewakili Dirjen Perikanan Tangkap KKP, bersama jajaran pejabat teknis KKP, Tim Satgassus Mabes Polri, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Ukon mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 kapal penangkapan ikan di Indonesia belum memiliki izin resmi, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 3.316 kapal berukuran 5–30 Gross Ton (GT), hanya 158 kapal yang telah mengantongi izin. Kondisi ini dianggap menjadi penghambat optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus menimbulkan potensi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha.
Sebagai langkah percepatan, KKP bersama kementerian/lembaga terkait, serta dukungan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, akan membuka gerai layanan perizinan langsung di lapangan. Tujuannya adalah mempermudah proses legalisasi kapal dan mendorong kesadaran para pelaku usaha.
“Kami ingin mendekatkan layanan ke lapangan, agar tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha untuk menunda pengurusan izin. Legalitas usaha penting untuk perlindungan nelayan dan kepastian hukum,” ujar Ukon Ahmad Furkon.
Selain itu, pertemuan juga menyinggung ketimpangan distribusi PNBP sektor perikanan. Saat ini, pendapatan dari sektor tersebut hanya ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota, tanpa melibatkan pemerintah provinsi. KKP tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan mekanisme distribusi yang lebih adil dan proporsional.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif distribusi PNBP ke tingkat provinsi. Ia menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mendukung kebijakan penyederhanaan dan integrasi perizinan usaha penangkapan ikan.
“Perizinan yang mudah dan terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperkuat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut konkrit, Gubernur Mirza meminta agar gerai layanan perizinan dibuka selama dua minggu mulai 24 Juli 2025 di Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
